Pemkab Sleman Petakan UMKM Pemasok Program MBG

Pemkab Sleman Petakan UMKM Pemasok Program MBG

Kabid Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Sleman Sri Wahyuni Budiningsih menjelaskan mekanisme pelibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis di Sleman.--Foto: Kristiani Tandi Rani/diswayjogja.id

Penentuan tersebut dilakukan oleh ketua SPPG bersama yayasan atau mitra yang terlibat dalam pengelolaan layanan. 

“Dalam SPPG tersebut, penentuan belanja, mau ke mana, kepada siapa, berapa besarnya, serta komposisi menu, ditentukan oleh Ketua SPPG dan/atau yayasan serta mitra,” sebutnya. 

Menurutnya, dalam praktiknya satu SPPG dapat bekerja sama dengan satu mitra, tetapi juga memungkinkan kolaborasi beberapa pihak sekaligus. 

Skema ini biasanya terjadi karena adanya kebutuhan investasi awal yang harus dipenuhi sebelum operasional layanan berjalan.

“Faktanya, dalam satu SPPG tersebut mitranya bisa satu orang, tetapi bisa juga merupakan kolaborasi beberapa pihak. Hal ini bisa terjadi karena ada kebutuhan investasi tertentu yang harus sudah tersedia sebelumnya,” lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman, lanjut dia, telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan operasional SPPG, termasuk struktur pengawasan yang berada di bawah organisasi KPPG. 

Dalam struktur tersebut terdapat kepala yang bertugas mengawal pelaksanaan SPPG di daerah.

BACA JUGA : Tujuh Kasus Temperan Awal 2026, Daop 6 Yogyakarta Minta Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur KA

BACA JUGA : Sleman Dorong Pemasaran UMKM Kreatif lewat Pre-Order dan Business Matching

“Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari KPPG. Struktur organisasi KPPG juga memiliki kepala yang mengawal SPPG,” tambahnya. 

Selain itu, pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program, termasuk pengelola SPPG yang telah ada di Kabupaten Sleman.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Budi dan pihak lainnya yang akan datang, termasuk dengan SPPG yang ada di Kabupaten Sleman,” pungkasnya. 

Saat ini pemerintah daerah masih membutuhkan pemetaan data terkait pelaku usaha yang berpotensi menjadi mitra atau pemasok kebutuhan SPPG. 

Data tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana UMKM lokal dapat terlibat dalam rantai pasok program MBG.

“Sampai dengan saat ini, yang kami butuhkan adalah data apakah sudah ada pelaku usaha yang menjadi mitra atau supplier kebutuhan SPPG,” tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: