Indikasi Korupsi Rp2 Miliar di Wonokromo, Bupati Bantul Pastikan Transparansi

BANTUL, diswayjogja.id - Hasil audit investigasi di Kalurahan Wonokromo mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu penyelidik, yang berpotensi merugikan keuangan negara. 

Hal ini diungkap Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat menyerahkan laporan audit kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantul di kantor kejaksaan, Jumat (2/1/2025). 

“Penyalahgunaan kewenangan ini tentu menimbulkan penyesalan, terutama karena terjadi di kalurahan. Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pamong di Kabupaten Bantul,” katanya. 

Menurutnya, penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak kejaksaan sesuai prosedur yang berlaku. 

“Tentu, hal ini akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Nanti, hasilnya akan disampaikan setelah dilakukan tindak lanjut,” ucapnya.

BACA JUGA : Bupati Bantul dan Kejari Tunggu Hasil Audit Penyelidikan Dana Wonokromo, Identitas Pamong Masih Dirahasiakan

BACA JUGA : Dana Kalurahan Dicairkan Tapi Tak Disalurkan, JCW Desak APH Selidiki Kasus Wonokromo Bantul

Status pelaku saat ini masih gamang, namun jabatan bendahara telah dicabut dan diganti oleh pejabat lain. 

Sementara itu, statusnya sebagai danartor masih menunggu perkembangan lebih lanjut, dan pendaharaan juga telah diganti oleh PLT pendaharaan.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal di seluruh kalurahan. 

“Dalam waktu dekat, kami akan memanggil seluruh kalurahan dan danartor, karena posisi mereka strategis, terutama dalam pengelolaan keuangan kalurahan,” tuturnya.

Hal ini penting mengingat jumlah dana yang dikelola kalurahan semakin besar, mulai dari ADD, DD, BKK, B2MD, B2BNP, hingga dana transfer dari kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

BACA JUGA : Daftar Tempat Wisata Dekat Stasiun Wonokromo, Bisa Jadi Pilihan untuk Isi Waktu Liburan di Surabaya

BACA JUGA : KKP Target Januari, Kampung Nelayan Bantul Siap Jadi Ekosistem Perikanan Terpadu

Sumber: