Buruh DIY Tolak Besaran UMP 2027, Usulkan Rp4,8 Juta

Minggu 22-11-2026,19:32 WIB
Reporter : Anam AK
Editor : Syamsul Falaq

MPBI DIY akan mendorong advokasi melalui Dewan Pengupahan di lima kabupaten/kota, yakni Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Gunungkidul.  Organisasi buruh tersebut berharap rekomendasi dan penetapan UMK di masing-masing daerah dapat mengacu pada angka KHL 100 persen sebesar Rp4,8 juta.

Selain itu, MPBI DIY berencana memperkuat konsolidasi lintas serikat buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil. Konsolidasi tersebut disiapkan sebagai langkah menuju aksi massa damai untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan upah yang mereka nilai belum layak.

BACA JUGA:Demo 10 November di Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil Kritik Premanisme dan Upah Layak Rp4,6 Juta

BACA JUGA:Didatangi Aliansi Jogja Memanggil, Ini Jawaban Sri Sultan soal UMR dan Premanisme di Jogja

"Kami akan memperkuat konsolidasi lintas serikat buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil di DIY untuk menggelar aksi massa damai sebagai bentuk protes konstitusional dan mendesak Pemda DIY serta Bupati/Wali Kota meninjau ulang kebijakan upah murah," jelas Irsad.

Tak hanya memperjuangkan kenaikan upah, MPBI DIY juga meminta pemerintah daerah menyiapkan kebijakan kompensasi bagi pekerja yang menerima upah minimum.  Mereka mengusulkan skema subsidi langsung untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja, antara lain subsidi hunian, transportasi publik gratis, dan jaminan pangan.

Menurut MPBI DIY, langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi beban biaya hidup buruh sembari memperjuangkan perbaikan struktur pengupahan.

Sebelumnya, Pemda DIY mengumumkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 atau naik Rp307.505 dibandingkan tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan angka tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang dilanjutkan dengan konsolidasi bersama berbagai pihak.

Dalam konferensi pers di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026), Made menyebut perhitungan pengupahan mempertimbangkan upah minimum sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor alfa.  “Kalau mengacu kepada KHL, kita bisa mengikuti di 56,31 persen,” ujar Made.

Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor, yakni akomodasi dan makan minum sebesar Rp2.745.000, konstruksi Rp2.740.000, serta telekomunikasi dan teknologi informasi Rp2.735.000.

Adapun UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang diterapkan masing-masing perusahaan.

Kategori :