YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menyatakan menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar Rp2.725.000. Meski mengalami kenaikan 12,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya, organisasi buruh tersebut menilai nominal itu belum memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.
Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menyampaikan pihaknya kecewa berat terhadap besaran UMP 2027 yang diumumkan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.
Menurut MPBI DIY, kenaikan sebesar Rp307.505 dari UMP 2026 yang sebelumnya Rp2.417.495 belum sebanding dengan kebutuhan hidup pekerja. Organisasi tersebut menilai upah minimum seharusnya mampu memenuhi hak dasar buruh untuk memperoleh penghidupan yang layak.
MPBI DIY juga menyoroti angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan dalam pembahasan pengupahan. Mereka menyebut besaran UMP 2027 hanya setara 56,31 persen dari KHL versi pemerintah.
BACA JUGA:UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Jadi Rp2,725 Juta, Ini Rincian Upah Minimum Sektoral
BACA JUGA:Kenaikan UMP DIY 2027 Lebih Tinggi dari Jateng, Ini Alasan Pembahasannya Berlangsung Alot
"Artinya, kebijakan pengupahan Pemda DIY secara sadar membiarkan pekerja mengalami defisit pemenuhan kebutuhan hidup layak sebesar 43,69 persen setiap bulannya," ujar Irsad melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
MPBI DIY menilai kondisi itu menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup pekerja. Mereka juga mengingatkan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
MPBI DIY menegaskan besaran UMP 2027 belum memenuhi harapan dan rasa keadilan serikat pekerja atau buruh di DIY. Irsad mengatakan, kenaikan nominal Rp307.505 dinilai belum sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang dirasakan pekerja.
Dalam pembahasan UMP 2027, MPBI DIY mengaku telah menyampaikan usulan melalui anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur serikat buruh. Usulan tersebut meminta agar penetapan upah mengacu pada pemenuhan 100 persen KHL.
BACA JUGA:UMP DIY 2027 Rp2,725 Juta Hasil Kompromi Buruh dan Pengusaha, Akademisi Ungkap Alasan Pakai KHL
BACA JUGA:Aksi Hari Sumpah Pemuda di Jogja, Aliansi UMY Bergerak Kritik Program MBG dan Upah Buruh
"MPBI DIY secara resmi mengusulkan melalui anggota Dewan Pengupahan Provinsi unsur Serikat Buruh pada Sidang Pleno Penetapan UMP 2027, agar penetapan tersebut mengacu penuh pada 100 persen KHL, yaitu sebesar Rp4.800.000," katanya.
Menurut MPBI DIY, angka Rp4,8 juta tersebut merupakan hasil kalkulasi yang merujuk pada data pemerintah, yakni BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dewan Energi Nasional (DEN).
Menanggapi besaran UMP yang telah diumumkan, MPBI DIY menyiapkan sejumlah langkah untuk memperjuangkan kenaikan upah. Salah satu fokusnya adalah mengawal pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.