Kritik Remiliterisasi dan Lemahnya Supremasi Sipil
Selain mengkritik partai politik, Arie juga menyinggung kecenderungan meningkatnya pelibatan militer dalam berbagai program sipil. Dia mengingatkan reformasi sektor pertahanan yang pernah dibangun pascareformasi kini mengalami kemunduran.
"Demokrasi itu ditandai oleh otoritas sipil, supremasi sipil. Kalau kecenderungan ini dinormalisasi, risikonya akan memburuk bagi demokrasi," tuturnya.
Dia menilai berbagai persoalan publik seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga konflik agraria tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa karena semuanya berkaitan dengan tata kelola negara.
BACA JUGA:Gen Z dan Milenial Jadi Target Duta Demokrasi Jogja, Kesbangpol Sebut Bukan Afiliasi Politik
BACA JUGA:Soal Sikap Kritis Akademisi, Ini Pesan Jusuf Kalla untuk Demokrasi Indonesia
"Kalau ada kecelakaan dianggap nasib, padahal itu persoalan politik juga. Masyarakat terus-menerus dilemahkan kalau cara pandang seperti ini dibiarkan," terangnya.
Bencana Jadi Alarm Tata Kelola Negara
Dalam forum yang sama, Kepala Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga, Didik Krisdiyanto, menilai setiap organisasi, termasuk partai politik, sebenarnya memiliki perangkat atau badan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
Namun, menurutnya, aspek kemanusiaan semestinya menjadi pertimbangan utama dibanding kepentingan elektoral.
"Saya kira pertimbangan kemanusiaan mestinya menjadi yang diutamakan. Kalau yang menjadi pertimbangan lebih ke aspek elektoral, ini akan beda ceritanya," ucapnya.
Didik juga menyebut sejumlah bencana yang dipicu kerusakan lingkungan dapat menjadi alarm atas persoalan tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA:Zainal Arifin Mochtar: Pelemahan KPK hingga Wacana Pilkada DPRD Jadi Sinyal Bahaya Demokrasi
BACA JUGA:Zainal Arifin Soroti Bahaya Otoritarianisme bagi Demokrasi Indonesia
"Bencana yang muncul sekarang bisa menjadi semacam alarm tentang situasi politik maupun tata kelola alam kita. Ada apa yang salah dengan pengelolaan kita sehingga muncul banjir bandang, kebakaran, dan bencana lainnya," imbuhnya.
Pihaknya menekankan bahwa harapan memperbaiki demokrasi kini berada pada penguatan solidaritas masyarakat sipil, mulai dari akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga komunitas warga.