Peneliti UGM dan UIN Bongkar Penyebab Parpol Dinilai 'Mengubur Diri Sendiri'

Peneliti UGM dan UIN Bongkar Penyebab Parpol Dinilai 'Mengubur Diri Sendiri'

Peneliti UGM Arie Sujito (kiri) menyebut partai politik sedang ‘mengubur diri sendiri’ karena terjebak oligarki dan pragmatisme elektoral. Ia mendorong penguatan masyarakat sipil sebagai kunci menjaga demokrasi Indonesia.--FOTO: Anam AK/diswayjogja.id

SLEMAN, diswayjogja.id - Peneliti Dinamika Politik Indonesia sekaligus Wakil Rektor III UGM, Arie Sujito, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi partai politik di Indonesia. Menurutnya, partai politik saat ini tengah "mengubur diri sendiri" karena semakin terjebak dalam pragmatisme elektoral, pencarian rente, hingga oligarki.

Dia menilai demokrasi Indonesia tidak bisa lagi hanya bergantung pada partai politik, melainkan harus diperkuat melalui masyarakat sipil (civil society) yang kritis dan aktif.

"Partai politik saya anggap sekarang ini tersandera oleh dirinya sendiri. Karena apa? Pencarian rente, oligarki, kartel itu menghinggapi dirinya sendiri," ungkap Arie di University Club (UC) UGM, Selasa (15/9/2026). 

Menurutnya, banyak partai kini lebih memandang demokrasi sebatas proses elektoral. Akibatnya, fungsi utama partai sebagai penghubung aspirasi masyarakat, pendidikan politik, hingga kontrol terhadap kekuasaan semakin melemah.

BACA JUGA:Munas Partai Ummat di Jogja, Amien Rais Soroti Oligarki dan Masa Depan Indonesia

BACA JUGA:Eks Ketua Bawaslu: Polemik KPU Bukan Soal Transparansi, Tapi Gagalnya Partai Seleksi Kader

"Partai itu sudah tidak berfungsi karena dia hanya berfungsi sebagai organisasi peserta pemilu. Tapi sebagai partai itu enggak jalan," katanya.

Pemilih Harus Berubah Jadi Warga Negara Aktif

Arie menilai paradigma pendidikan politik perlu diubah. Selama ini, banyak program justru berfokus pada pelatihan elite politik, sementara penguatan kapasitas warga negara kurang mendapat perhatian.

Dia menegaskan masyarakat tidak perlu menjadi anti-partai, tetapi harus mampu mengoreksi partai melalui penguatan kesadaran publik.

"Kalau pengen mendidik partai, cerdaskan pemilihnya. Paradigmanya harus digeser. Penguatan masyarakat sipil itu yang diperlukan," ujarnya.

BACA JUGA:Ratusan Massa Gelar Aksi Agustus Gelap di UGM, Soroti Perlindungan Pekerja Migran hingga Demokrasi

BACA JUGA:Ketua DPRD DIY Teken Petisi IMM soal Krisis Kesejahteraan dan Demokrasi, Janji Sampaikan Aspirasi ke DPR RI

Menurutnya, pemilih tidak boleh hanya aktif saat pemilu berlangsung. Setelah pemilu usai, masyarakat harus tetap mengawasi pelayanan publik, transparansi anggaran, hingga kebijakan pemerintah sehari-hari.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait