YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Aktivis buruh Giyanto melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai MBG bukan semata-mata program pemenuhan gizi masyarakat, melainkan proyek yang menurutnya sarat kepentingan kekuasaan dan kapitalisme.
Pernyataan tersebut disampaikan Giyanto dalam aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPD RI Perwakilan DIY, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).
Giyanto mengatakan, alasan bahwa MBG ditujukan untuk membantu masyarakat, termasuk keluarga buruh, tidak dapat dijadikan pembenaran apabila dalam pelaksanaannya justru kelompok buruh menjadi salah satu pihak yang terdampak.
“Ini bukan program, inilah proyek kapitalisme. Anggaran negara untuk kepentingan bagi kekuasaan,” kata Giyanto dalam orasinya.
BACA JUGA : Serikat Buruh DIY Resmi Cabut Dukungan dari Partai Buruh, MPBI Mundur Massal dan Pilih Jaga Independensi
BACA JUGA : Hobi Merawat Ternak, Anak Buruh Serabutan Lolos Kuliah Gratis di Peternakan UGM
Menurut dia, persoalan MBG juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai kasus keracunan yang terjadi. Ia menyebut sekitar 53 ribu anak menjadi korban keracunan MBG dan menilai anak-anak dari keluarga buruh menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak.
“Kami buruh, kenapa kami serius dan kami sepaham bahwa MBG harus dihentikan. Karena yang korban paling tinggi dan paling banyak adalah kelas buruh, adalah anak anak kami para buruh,” ujarnya.
Giyanto mempertanyakan alasan anak-anak buruh yang disebut sebagai kelompok yang membutuhkan asupan gizi justru harus menghadapi risiko akibat pelaksanaan program tersebut.
“Pikirkan, mereka yang dianggap kurang gizi, mereka yang dianggap membutuhkan MBG, sebenarnya tidak. Itu keprihatinan kami yang sangat mendalam kaitannya dengan program MBG,” katanya.
BACA JUGA : Transformasi Kampung Marsinah, Mengangkat Sejarah Perjuangan Buruh Menjadi Destinasi Wisata Edukasi Nasional
BACA JUGA : Aksi May Day 2026 di Tugu Jogja, 700 Buruh Tuntut Kepastian RUU Ketenagakerjaan
Lebih jauh, Giyanto menuding MBG telah menjadi ruang bagi kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Ia bahkan menyebut program tersebut sebagai bagian dari praktik kapitalisme yang berpotensi melahirkan praktik korupsi.
“MBG bukan mencerdaskan, tetapi MBG adalah alat penguasa untuk korupsi bagi kekuasaan, untuk kepentingan konsolidasi,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan pelaksanaan MBG dengan kekhawatirannya terhadap hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Menurut Giyanto, kebijakan pemerintah semestinya tidak membuat rakyat menjadi pasif dan hanya menerima kebijakan tanpa ruang untuk melakukan kritik.