YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Anggaran penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi sorotan di tengah tingginya potensi bencana yang mengancam wilayah tersebut.
DPRD DIY menilai alokasi anggaran yang dirancang sekitar Rp18,3 miliar masih belum memadai untuk membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, ancaman bencana di DIY merupakan kondisi nyata yang membutuhkan kesiapan pemerintah dan masyarakat. Selain Gunung Merapi yang saat ini berstatus Siaga Level III, DIY juga menghadapi potensi gempa akibat sesar aktif serta megathrust di wilayah selatan.
“Jenis ancaman bencana itu fakta. Itu kenyataan. Itu bukan ilusi, itu bukan halusinasi, tapi faktanya nomor satu ada Siaga 3 Merapi,” kata Eko, Selasa (8/9/2026).
BACA JUGA : Emak-emak Tabuh Panci Jalan dari Tugu ke UGM, Desak Evaluasi MBG dan Soroti Bencana
BACA JUGA : Kemeriahan Brebes Culture Festival 2026, Simbol Lepas Bantuan Senilai Rp65.075.822 Bagi Korban Bencana NTT
Menurutnya, ancaman lain juga berasal dari keberadaan sesar aktif, termasuk Sesar Opak, potensi megathrust di pantai selatan, hingga bencana hidrometeorologi yang semakin perlu diantisipasi.
Eko mengatakan kondisi tersebut harus diikuti dengan kebijakan anggaran yang memadai. Berdasarkan rancangan anggaran yang dicermatinya, penanggulangan bencana DIY pada 2026 tercatat sekitar Rp18,3 miliar.
Anggaran tersebut antara lain mencakup sekitar Rp15,2 miliar untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah, Rp2 miliar untuk program penanggulangan bencana, Rp405,5 juta untuk program pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan nonkebakaran, dan sekitar Rp690 juta untuk program penyelenggaraan keistimewaan DIY urusan kebudayaan.
Namun, Eko menilai besaran tersebut belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di DIY.
BACA JUGA : Salurkan Rp 6 Miliar, Komisi VIII DPR RI Sebut DIY Supermarket Bencana
BACA JUGA : Menkes Anggarkan Rp500 Miliar untuk Pulihkan Rumah Sakit dan Puskesmas Pascabencana Sumatra
“Anggaran yang dirancang untuk penanggulangan bencana tahun 2027 itu sangat tidak memadai. Sangat tidak memadai alias tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.
Ia juga menyoroti alokasi untuk penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. Dalam rancangan tersebut, program itu ditargetkan menjangkau 25 keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas kabupaten/kota dengan anggaran sekitar Rp690,9 juta.
Selain itu, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditargetkan untuk 500 orang dengan anggaran sekitar Rp537,8 juta.