SLEMAN, diswayjogja.id – Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga kawasan konservasi Gunung Merapi. Di tengah masih ditutupnya jalur pendakian karena status Gunung Merapi berada pada Level III (Siaga), petugas juga harus menghadapi aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di dalam kawasan taman nasional.
Kepala BTNGM, Heri Wibowo, mengatakan pengawasan kawasan kini tidak lagi hanya berfokus pada aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga harus mengantisipasi maraknya pendakian ilegal yang terus terjadi. Sementara itu, jumlah personel patroli yang dimiliki BTNGM tidak mengalami penambahan.
"Kami itu ada fokus yang terbelah. Yang awalnya terkait pertambangan ilegal, sekarang tambah pendakian ilegal. Kalau untuk patroli, jumlah personel masih sama. Kami harus sangat berhati-hati mempertimbangkan potensi bentrok antara polisi hutan dengan warga lokal. Ini menjadi tantangan tersendiri," kata Heri.
Menurut Heri, tren pendakian ilegal belakangan semakin mengkhawatirkan. Sejumlah pendaki bahkan secara terbuka mengunggah foto maupun video saat mencapai puncak Gunung Merapi melalui media sosial, padahal seluruh jalur pendakian resmi masih ditutup demi keselamatan.
BACA JUGA : Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, 67 Pendaki Ilegal Nekat Masuk Kawasan Terlarang Hingga Juni 2026
"Ini memang yang kami khawatirkan. Saat ini semakin banyak pendaki ilegal di TNGM saat status Level III (Siaga), yang tentu membahayakan," ujarnya.
Heri menegaskan, BTNGM akan terus mengoptimalkan patroli dan memperkuat pengawasan kawasan, baik terhadap aktivitas pendakian ilegal maupun pertambangan ilegal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel.
Di sisi lain, penutupan jalur pendakian dalam kurun waktu yang cukup panjang juga membawa konsekuensi terhadap perekonomian masyarakat di lereng Merapi. Selama ini, aktivitas pendakian menjadi salah satu penggerak ekonomi warga melalui jasa ojek, pemandu pendakian, porter, pengelola homestay, warung makan, hingga pelaku usaha mikro yang menggantungkan penjualan kepada wisatawan.
Berkurangnya kunjungan pendaki menyebabkan perputaran ekonomi di sejumlah desa penyangga ikut melambat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama karena di satu sisi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, namun di sisi lain masyarakat tetap membutuhkan sumber penghasilan.
BACA JUGA : Merapi Kembali Keluarkan Awan Panas Guguran Senin Pagi, Suplai Magma Masih Berlangsung
BACA JUGA : Marak Pendakian Gunung Merapi, TNGM Siapkan Dialog dengan Warga daripada Penjagaan Ketat
Karena itu, diperlukan langkah kolaboratif antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat untuk menghadirkan alternatif penggerak ekonomi selama pendakian Gunung Merapi masih ditutup. Pengembangan wisata edukasi kebencanaan, wisata budaya, agrowisata, jalur wisata alam yang berada di zona aman, hingga penguatan promosi dan pemasaran produk UMKM lokal dapat menjadi solusi agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan maupun kelestarian kawasan konservasi.
BTNGM berharap masyarakat dan wisatawan mematuhi aturan penutupan jalur pendakian hingga kondisi Gunung Merapi dinyatakan aman. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk melindungi keselamatan jiwa sekaligus menjaga kelestarian ekosistem Gunung Merapi sebagai kawasan konservasi.