YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditorehkan oleh para pejuang yang mengangkat senjata di medan perang. Di balik tegaknya Republik Indonesia, terdapat sosok negarawan yang rela mengorbankan harta, kekuasaan, bahkan masa depan kerajaannya demi sebuah bangsa yang baru lahir. Sosok itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Kesultanan Yogyakarta sekaligus Pahlawan Nasional.
Beberapa pekan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Republik Indonesia berada di titik paling genting. Pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta belum memiliki sistem keuangan yang mapan. Kas negara nyaris kosong, sementara kebutuhan membiayai pemerintahan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan semakin besar.
Di tengah situasi itulah Sultan Hamengkubuwono IX mengambil keputusan yang kemudian dikenang sebagai salah satu pengorbanan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dari kas Kesultanan Yogyakarta, ia menyerahkan sekitar 6 juta gulden untuk menopang jalannya pemerintahan Republik. Nilai tersebut pada masanya sangat besar dan menjadi penyangga penting agar pemerintahan Indonesia tetap dapat berjalan. Fakta ini tercatat dalam berbagai literatur sejarah, di antaranya Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX karya Ahmad Adaby Darban dan tim yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Namun, pengabdian Sultan kepada Republik tidak lahir begitu saja. Ia adalah seorang intelektual dengan wawasan internasional. Lahir dengan nama Gusti Raden Mas Dorodjatun pada 12 April 1912, Sultan memperoleh pendidikan Barat sejak kecil. Ia belajar di Europeesche Lagere School (ELS), Hogere Burgerschool (HBS) Semarang dan Bandung, sebelum melanjutkan pendidikan di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda, dengan mempelajari Indologi dan ekonomi. Meski studinya tidak selesai akibat pecahnya Perang Dunia II, pengalaman akademik di Belanda membentuk cara berpikirnya yang modern, rasional, dan berpihak pada kemajuan bangsa. Riwayat pendidikan tersebut juga tercantum dalam profil resmi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
BACA JUGA : Jejak Lahirnya Keraton Yogyakarta Ada di Sragen, Sri Sultan HB X Napak Tilas Situs Bersejarah
BACA JUGA : Sri Sultan HB X: Warga Lereng Sudah Paham Risiko, Wisatawan Sebaiknya Jangan Mendaki Merapi
Latar belakang intelektual itu membuat Sultan memahami bahwa masa depan Nusantara berada pada negara Indonesia yang merdeka, bukan pada kepentingan mempertahankan kekuasaan kerajaan. Karena itu, hanya beberapa minggu setelah proklamasi, tepat pada 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX bersama Sri Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat yang menyatakan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia. Keputusan tersebut diambil ketika Belanda masih berupaya kembali menguasai Indonesia sehingga mengandung risiko politik yang sangat besar.
Ketika situasi keamanan Jakarta semakin memburuk akibat agresi Belanda, Sultan kembali menunjukkan kepemimpinannya. Atas dukungannya, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia sejak awal 1946 hingga 1949. Keraton, gedung-gedung pemerintahan, rumah-rumah, hingga berbagai fasilitas di Yogyakarta dibuka untuk mendukung jalannya pemerintahan nasional. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, para menteri, hingga berbagai lembaga negara dapat menjalankan tugasnya dari Kota Yogyakarta.
Peran Sultan juga sangat penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui Serangan Umum 1 Maret 1949. Bersama Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Letkol Soeharto, Sultan memberikan dukungan berupa informasi, logistik, jaringan komunikasi, serta pemanfaatan wilayah Yogyakarta untuk mendukung operasi militer yang berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri.
Di balik kedudukannya sebagai seorang raja, Sultan Hamengkubuwono IX justru dikenal hidup sederhana. Salah satu kisah yang hingga kini terus diceritakan masyarakat adalah ketika beliau mengemudikan mobil sendiri dan dihentikan seorang pedagang beras yang mengira dirinya hanya sopir. Tanpa memperkenalkan identitasnya sebagai raja, Sultan membantu mengangkat karung-karung beras hingga selesai. Sikap rendah hati itu menjadi cerminan kepemimpinannya yang lebih mengutamakan pelayanan kepada rakyat dibandingkan kemegahan takhta.
Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Sultan tetap mengabdikan diri kepada bangsa. Ia dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, hingga Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1973–1978. Di bidang pendidikan karakter, ia juga dikenang sebagai tokoh utama yang melahirkan dan membesarkan Gerakan Pramuka Indonesia sehingga mendapat julukan Bapak Pramuka Indonesia, sebagaimana dicatat dalam berbagai publikasi resmi pemerintah dan literatur sejarah nasional.
BACA JUGA : Tiga Masjid di DIY Ini Lebih Tua dari Kesultanan Yogyakarta, Jejak Penyebaran Islam Di Jawa Selatan
BACA JUGA : Guru Honorer Keluhkan Dana Pendidikan Dialihkan untuk MBG, IMM Sleman Ajukan Amicus Curiae ke MK
Atas seluruh jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1990. Sejarawan menilai, tanpa dukungan politik, ekonomi, logistik, dan kepemimpinan Sultan, perjalanan Republik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan akan jauh lebih berat.