BACA JUGA : Gentengisasi Prabowo, Sleman Perkuat Industri Genting Lokal
Ia menegaskan, pemerintah daerah mendorong pekerja untuk melapor apabila menemukan ketidaksesuaian antara upah yang diterima dan ketentuan UMK.
Laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi dan pembinaan kepada perusahaan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemantauan UMK juga bertujuan mencegah potensi konflik hubungan industrial.
Dengan pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka, pemerintah berharap permasalahan dapat diselesaikan sejak dini tanpa harus berujung pada sengketa.
“Komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci utama dalam menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif,” imbuhnya.
Ia menambahkan, penerapan UMK yang konsisten tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah.
BACA JUGA : Petir Sambar Gubuk Sawah di Seyegan Sleman, Dua Buruh Tani Meninggal Dunia
BACA JUGA : Pieter Huistra Siapkan Kedalaman Skuad PSS Sleman, Target Tampil Konsisten di Putaran Ketiga
Dengan upah yang sesuai ketentuan, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga sehingga perputaran ekonomi lokal berjalan optimal.
Di sisi lain, Disnakertrans juga memperhatikan keberlanjutan usaha.
Pemerintah daerah menyadari bahwa perusahaan membutuhkan kepastian regulasi agar dapat menjalankan operasional secara stabil.
Karena itu, pengawasan dilakukan dengan pendekatan pembinaan, bukan semata-mata penindakan.
Ia menilai, kepatuhan terhadap UMK akan menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan kompetitif.
Perusahaan yang patuh tidak dirugikan oleh praktik pengupahan di bawah standar yang dapat memicu persaingan tidak sehat.
BACA JUGA : Data Peserta Magang Sleman Masih di Kemenaker