“Sambil menunggu, kami arahkan agar aktivitas disesuaikan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah kebijakan yang berjalan saat ini merupakan program mandatori dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan implementasinya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di lapangan.
"Banyak program mandatori dari pusat, provinsi, maupun kabupaten yang juga harus kita ikuti,” tegasnya.
BACA JUGA : Harga Pangan Bantul Terkendali, Cabai Turun Tajam dan Stok LPG Ditambah Jelang Tahun Baru
BACA JUGA : Dishub Bantul Perketat Ramp Check dan Pengamanan Titik Keramaian Jelang Tahun Baru
Ia menegaskan, apabila pada tahap berikutnya kawasan tersebut dialihkan untuk fungsi lain, pemerintah berharap manfaatnya tetap kembali kepada masyarakat.
Dampak yang diharapkan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga sektor pariwisata serta penguatan identitas daerah sebagai ruang yang inklusif dan toleran.
“Jika nantinya kawasan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain, kami berharap dampaknya tetap kembali pada masyarakat, termasuk sektor pariwisata. Kita juga ingin menjaga citra daerah sebagai kota yang toleran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah menekankan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan program, kepentingan warga, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi karakter wilayah Depok.