Selain itu, JCW juga menilai KPK perlu memberi perhatian pada masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Bantul.
Menurutnya, proses izin, tujuan penggunaan lahan, hingga kontrol publik harus dijalankan secara transparan sejak awal.
"Jika lahan yang digunakan belum mengantongi izin dan merupakan lahan pertanian, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengambil tindakan tegas sesuai aturan," ucapnya.
JCW menilai publik juga harus dilibatkan dalam proses evaluasi, dari tahap awal hingga akhir.
Dengan berbagai catatan tersebut, JCW berharap KPK tidak hanya memberikan rekomendasi administratif tetapi juga melakukan intervensi strategis untuk memperkuat transparansi anggaran dan mencegah praktik korupsi berulang.