Ia menyebut Komisi Kejaksaan RI dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWas) perlu turun tangan jika diperlukan.
“Kalau perlu, Komisi Kejaksaan RI dan JAMWas ikut mengawasi agar proses hukum yang dilakukan Kejari Sleman benar-benar sesuai koridor hukum,” jelasnya.
Menurut Baharuddin, dorongan JCW saat ini berfokus agar penyidik Kejari Sleman mengembangkan perkara tersebut ke pihak-pihak yang diduga memiliki peran penting dalam penyaluran dana hibah pariwisata.
“Kami mendorong agar Kejari Sleman tidak berhenti di satu titik. Kembangkan ke pihak-pihak yang memang diduga terlibat agar publik tahu bahwa penegakan hukum di Sleman tidak tebang pilih,” imbuhnya.
JCW menilai pengusutan menyeluruh terhadap kasus hibah pariwisata ini akan menjadi ujian besar bagi integritas Kejari Sleman dalam mewujudkan keadilan dan pemberantasan korupsi di daerah.