BANTUL, diswayjogja.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul menekankan pentingnya pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat untuk menjawab persoalan lingkungan yang kian kompleks.
Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, menyebutkan sejumlah strategi mulai dari pembinaan hingga penerapan teknologi sederhana seperti biopori.
Menurut Bambang, upaya pertama yang perlu dilakukan adalah menerapkan metode terbalik dan pembalasan praktis dalam pengelolaan sampah.
“Pendekatan ini bukan sekadar teori, melainkan praktik yang bisa langsung diterapkan di masyarakat,” katanya, Rabu (10/9/2025).
BACA JUGA : Bupati Bantul: Masalah Sampah Tak Bisa Diselesaikan Teknologi, Budaya Harus Berubah
BACA JUGA : Bupati Bantul Ungkap Akar Masalah Sampah: Bukan Teknologi, Tapi Budaya
Selain itu, DLH Bantul juga menekankan penguasaan dalam pembagian pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penelitian, serta pembinaan TPS 3L (reduce, reuse, recycle).
“Hal ini meliputi pengelolaan sampah, pemahaman atas konsekuensinya, dan penguatan kelompok-kelompok pengelola sampah di tingkat desa maupun perusahaan,” ucapnya.
Ia menambahkan, kelompok pengelola sampah perlu dibangun secara terpadu melalui fasilitas yang tersedia di lapangan. Beberapa di antaranya adalah komposter, penampungan sementara, hingga sarana pendukung yang sudah dibangun pemerintah.
“Fasilitas ini harus benar-benar dimanfaatkan agar tidak hanya menjadi proyek fisik, melainkan solusi nyata,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya aspek ekonomi dan edukasi publik. Menurutnya, kampanye pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada seremonial.
“Kegiatan ekonomi dan kampanye publik harus terus digerakkan untuk meningkatkan kesadaran. Masyarakat, ASN, lurah, hingga pamong desa harus mengambil peran,” ujarnya.
BACA JUGA : Bantul Revolusi Digital: Tiga Inovasi Baru, dari Tiket Wisata Online hingga Layanan Pengaduan Masyarakat
BACA JUGA : Angka Kecelakaan Bantul Tertinggi se-DIY, Wabup Ingatkan Orang Tua: Jangan Biarkan Anak Naik Motor
Langkah terakhir yang disampaikan DLH Bantul adalah kewajiban seluruh ASN dan aparat desa untuk memasang biopori di lingkungan masing-masing.