BREBES, diswayjogja.id - Mengantisipasi terjadinya kasus korupsi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi, mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat.
Terlebih, masih banyaknya aparat desa yang terjerat kasus korupsi menjadi acuan pentingnya manajemen tata kelola ideal.
Hal itu, terungkap saat Pelatihan Manajemen yang diikuti perwakilan pengurus BUMDes dan koperasi Kabupaten Brebes di Grand Dian Hotel, Sabtu (6/9) siang.
Kegiatan tersebut, merupakan kolaborasi Anggota DPR RI Komisi XI Abdul Fikri Faqih dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Tujuannya, memberikan pendampingan tentang pentingnya kesiapan daerah, khususnya desa, dalam menyambut program nasional terkait riset dan inovasi.
-Syamsul Falaq/ RATEG-
BACA JUGA : Dukung Larangan Game Roblox, Guru dan Orang Tua di Kabupaten Brebes Diminta Perketat Pengawasan
Menurut Fikri Faqih, pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi desa. Seperti, disampaikan Presiden Prabowo saat pidato pada 15 Agustus 2025 lalu.
Fokusnya, menekankan kebangkitan ekonomi tidak hanya di kota, tetapi juga di desa. Bahkan, skema pembiayaan dan pengalokasian dana desa sudah diatur dengan jelas.
"Hampir sebagian besar desa, masih gagap tata kelola dan manajemen anggaran yang nilainya rata-rata minimal Rp 1 Miliar. Sehingga, kami bersama BRIN menghadirkan narasumber yang expert memberikan pemahaman. Jangan sampai, program nasional yang bagus kemudian tidak siap dijalankan di desa. Padahal, Undang-Undang Desa sudah kuat, Dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) juga sudah jelas," ungkapnya kepada awak media.
Masih rendahnya SDM dan kompetensi, lanjut Fikri, harus digenjot dengan peningkatan kapasitas tata kelola manajemen yang baik.
Artinya, BUMDes dan koperasi itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi, mulai dari strategi pemasaran, riset pasar, hingga penguatan kelembagaan.
BACA JUGA : Rumuskan Agenda Pentas Seni Tradisional, Brebes Gelar BISAFEST Wadah Ekspresi Seni Budaya Daerah
BACA JUGA : Bangun Kolaborasi Penyebarluasan P4GN, BNN Kota Tegal Gandeng Poltekkes Kemenkes Semarang