Isu ini berkaitan erat dengan gerakan Jogja Ora Didol yang sempat ramai, menentang eksploitasi sumber daya demi kepentingan bisnis.
Selain itu, ia menyoroti masalah klasik perkotaan seperti pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta keamanan akibat meningkatnya ketimpangan sosial.
“Jika Wali Kota Yogyakarta baru bisa melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah dan lalu lintas, itu akan menjadi langkah yang baik, sekaligus memperkuat sektor wisata. Setidaknya bisa berkolaborasi dengan daerah lain,” pungkasnya.
Ia menekankan, dari berbagai tantangan yang ada, Wali Kota Yogyakarta baru diharapkan tidak hanya mempertahankan sektor unggulan Yogyakarta tetapi juga melakukan inovasi agar kota ini tetap nyaman bagi warganya dan berkelanjutan di masa depan.
BACA JUGA : Tandang ke Markas Arema FC tanpa Penonton, PSS Sleman Akui Tak Risau dan Siap Incar Poin Penuh
BACA JUGA : Dalam Event Jogja Fashion Parade 2025, Mahasiswa dan Pelajar Tampilkan Hasil Karya Fesyen
Retreat Kepala Daerah di Magelang
Setelah dilantik sebagai Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo bakal mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Untuk menuju Magelang, Hasto Wardoyo memilih jasa ojek online atau ojol sebagai moda transportasi.
Hasto Wardoyo menyampaikan hal itu usai melakukan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
“Kita ngojek lah. Rumah saya cedek (dekat) ke Magelang,” kata Hasto kepada wartawan.
Persiapan Khusus Menjelang Pelantikan
Terkait pelantikan, Hasto Wardoyo mengaku tidak mempunyai persiapan khusus untuk menjalani pelantikan bersama 503 kepala daerah terpilih lainnya di Istana Kepresidenan, Kamis (20/2/2025)..
“Kalau persiapan pelantikan saya kira ya kita tidak ada persiapan khusus, kecuali atribut, itu yang kita siapkan,” ungkap mantan Kepala BKKBN ini.
Sebagai informasi, sebanyak 239 kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan di Kemendagri hari minggu kemarin.
Tes untuk total 503 kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi ini sudah berlangsung selama dua hari mulai kemarin (16/2/2025).