JOGJA, diswayjogja.id - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran.
Tercatat jumlah PUS di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebanyak 39.074 pasangan dengan kepesertaan KB aktif 63,51 persen.
Sementara di tahun 2024 menjadi 37.870 pasangan dengan tingkat kepesertaan KB aktif 62,80 persen.
Analisis Kebijakan Ahli Muda Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Ummatul Baroroh menjelaskan, secara capaian di tahun 2024 peserta KB aktif meningkat tapi secara jumlah menurun.
BACA JUGA : Ciptakan Generasi Muda Sehat, Pemkot Yogyakarta Intensifkan Sosialisasi Bahaya Rokok di Kalangan Pelajar
BACA JUGA : Jaga Nutrisi Ibu Hamil, Pemkot Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Akan Distribusikan MMS
“Kalau jumlah angkanya itu turun karena ada PUS yang lulus, di mana usia PUS itu kan 15 sampai 49 tahun, jadi ada yang menopause dan ada juga yang memutuskan untuk menambah anak sehingga bukan tidak lagi menjadi peserta KB aktif,” jelasnya saat ditemui pada Selasa (21/1/2025) di Komplek Balai Kota.
Pihaknya menyatakan, cakupan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sepanjang tahun 2024 sebanyak 1.957 akseptor.
“KB MKJP yang paling dipilih adalah IUD, setelah itu baru metode implan. Selanjutnya MKJP Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOW) atau vasektomi. Tentunya kesadaran masyarakat PUS harus terus didorong agar lebih memilih KB MKJP dibandingkan KB tradisional ataupun metode jangka pendek,” ujarnya.
Sejauh ini, lanjut Umma, sosialisasi MKJP terus dilakukan di tiap wilayah baik melalui tenaga kesehatan di Puskesmas maupun kader KB.
BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Akan Tambah 4 Sekolah Sehat Jiwa, Cegah Gangguan Kesehatan Mental Sejak Dini
BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Gandeng 24 Lembaga Bantuan Hukum, Upaya Penyuluhan Hukum pada Masyarakat
Di mana setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, diberikan edukasi tentang metode KB yang bisa dipilih setelah melahirkan.
“Di fasilitas kesehatan tingkat pertama, setiap ibu hamil di trimester pertama diberitahu apa saja metode KB, kemudian trimester kedua mulai pemantapan, setelah melahirkan mau menggunakan KB apa,” lanjutnya.
Pihaknya mengatakan, untuk mengakses KB MJKP, PUS dengan BPJS bisa mengaksesnya gratis di faskes tingkat pertama atau selanjutnya.