Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi pergeseran fungsi dalam pelaksanaan program.
“Guru tidak boleh menjadi petugas program ini karena itu dapat menggeser fungsi utama mereka. Tugas dan struktur pelaksana harus jelas sejak awal,” tambahnya.
BACA JUGA : Belum Ikut Program Makan Bergizi Gratis, Pemda DIY Pastikan Cukupi Kebutuhan Bahan Pangan
Lebih lanjut ditambahkan Beny, Pemda DIY melalui Bappeda dan Disdikpora DIY telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta Satuan Kerja (Satker) SPPG (Satuan Pemenuhan Penyelenggaraan Gizi).
“Anggaran program ini di DIY sudah disiapkan melalui APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk provinsi, anggarannya mencapai Rp42 miliar. Kami juga memastikan dukungan logistik, seperti penyediaan ikan dan telur melalui koperasi serta BUMDDes,” kata Beny.
Pemerintah DIY berkomitmen penuh dalam mendukung keberhasilan program MBG. Selain memastikan kesiapan logistik, pemerintah daerah juga akan terus melakukan koordinasi dengan Satker SPPG dan Badan Gizi Nasional.
“Yang terpenting, daerah siap kapan pun dibutuhkan. Program ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan gizi siswa dan mendukung kualitas pendidikan,” tutup Beny.