JOGJA, diswayjogja.id - Pemerintah membentuk Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) nasional untuk menangani dan mengendalikan kasus PMK di Indonesia yang peningkatannya terjadi lebih awal.
Vaksinasi dan biosekuriti jadi beberapa aspek penting dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Kami telah membuat tim satgas PMK nasional, termasuk juga membentuk tanggung jawab per provinsi. Kami juga sudah membuat hotline, membuat grup WA untuk menampung pelaporan langsung dari para peternak,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda pada Sabtu (11/1/2025) di sela-sela Workshop Kolaborasi Sistematis Penanganan dan Pengendalian Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sleman.
Agung sebelumnya telah memprediksi akan terjadinya peningkatan kasus PMK di awal tahun 2025 ini. Proyeksi peningkatan kasus ini tak bisa dilepaskan dari perubahan cuaca yang cukup ekstrim bagi kondisi ternak.
BACA JUGA : Kasus PMK di DIY Sudah Capai 1.800 Lebih, Status Darurat Bakal Diterapkan Percepat Langkah Penanganan
BACA JUGA : Pedagang Ternak di Sleman Resah, Harga Pasaran Sapi Anjlok Hingga Rp2 Juta Akibat PMK
Namun prediksi peningkatan kasus yang diestimasi terjadi pada Januari dan Februari justru datang lebih awal pada Desember. Selain perubahan cuaca ekstrim, tingginya mobilisasi ternak muda disinyalir jadi pemicu peningkatan kasus PMK yang lebih awal.
“Tetapi seperti saya sampaikan karena ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim di bulan Desember dan mobilisasi ternak-ternak muda untuk mengisi stok kebutuhan puasa dan juga Idul Adha itu maka kasusnya ternyata sudah agak tinggi di pekan ketiga Desember 2024 kemarin,” ungkapnya.
Merespons kasus PMK yang mulai meningkat di akhir 2024, Kementerian Pertanian selanjutnya membentuk Satgas PMK Nasional dan mendistribusikan vaksin. Keberadaan Satgas PMK untuk menjaring kolaborasi dan sinergi dalam rangka pengendalian PMK sampai ke tingkat daerah.
“Termasuk memonitor tindakan-tindakan yang sudah dilakukan untuk merespons laporan dari para peternak yang masuk dalam hotline yang sudah kami buat,” katanya.
BACA JUGA : Kasus PMK di DIY 64 Ekor Mati, Tertinggi di Gunungkidul
BACA JUGA : Sudah 30 Sapi Mati Karena PMK, DPRD Bantul Dorong Penetapan KLB PMK
Laporan yang ke hotline atau Satgas PMK Nasional selanjutnya akan diteruskan ke petugas di lapangan untuk memberikan minimal informasi kepada para peternak edukasi terkait dengan penanganan PMK.
Langkah konkret juga dilakukan dengan pemberian obat hingga vaksinasi sesuai kondisi ternak. “Tentu langkah konkret, apakah itu pemberian obat, vaksinasi di sekitar kasus dan seterusnya,” tuturnya.
Guna melaksanakan kegiatan vaksinasi sebagai strategi pengendalian dan penanggulangan PMK, saat ini Kementerian Pertanian telah menyiapkan empat juta dosis vaksin, beserta obat, vitamin, dan disinfektan.