Dimana hal ini agar pihak-pihak terkait mengetahui gambaran kondisi beserta titik-titik rawan yang berpotensi menghambat terwujudnya good governance dan clean government.
BACA JUGA : Sejumlah Persoalan Masih Jadi PR Bagi Pemkot Jogja, Termasuk Sampah Hingga PPDB
BACA JUGA : Agus Pambagio: Perluasan Stasiun di Yogyakarta Harus Segera Dilaksanakan
Setiadi juga menambahkan, tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan dalam pelaksanaan tugas setiap unit kerja pada Pemerintah Daerah dan menginformasikan titik-titik rawan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.
Kemudian, untuk memberikan umpan balik bagi perencana, pelaksana serta pimpinan objek pemeriksaan/unit kerja dalam rangka pengambilan keputusan.
“Dalam hal ini pengawasan Inspektorat DIY, terdapat beberapa hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian lebih. Misalnya seperti, pengelolaan BUMD, pengelolaan aset dan pengelolaan dana keistimewaan,” ungkap Setiadi.