“Ekosistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif di DIY, sejatinya sudah terbentuk. Sehingga perangkat daerah, harus mampu berkolaborasi dengan ekosistem tersebut, dan meningkatkan dinamika pelaku usaha, agar dapat ekspansi ke pasar yang lebih luas,” ungkap Sri Sultan.
Penyusunan Rencana Pembangunan 2026
Hal keempat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan tahun 2026 ialah mengembangkan ekonomi biru.
Dijelaskan Sri Sultan, ekonomi biru bertujuan menciptakan optimalisasi pertumbuhan ekonomi, yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut, bahari, pesisir dan perairan lainnya, secara inklusif dan berkelanjutan.
BACA JUGA : Tingkatkan Ekosistem Sastra, Pemkot Jogja dan Dinas Kebudayaan Gelar FSY 2024
BACA JUGA : Jaga Harga Kebutuhan, Pemkot Jogja dan Kemendag Pastikan Stok Harga Pangan Akan Tetap Stabil
Sementara itu, hal lainnya yang perlu menjadi perhatian ialah keselarasan pembangunan antar tingkat pemerintahan, mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta perlunya perangkat daerah mengadopsi jiwa entrepreneurial.
Dengan semangat kewirausahaan ini, diharapkan pengelolaan aset dapat ditransformasikan menjadi lebih efektif dan optimal.
“Saya juga ingin mengingatkan kita semua, bahwa memperkuat kondusivitas di DIY adalah langkah strategis, untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan di DIY, untuk menjaga netralitas ASN dan bersama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan serentak Kepala Daerah tahun 2024 yang jujur, adil, dan damai,” imbuh Sri Sultan.
Arah Kebijakan Pembangunan
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono mengatakan, terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan yang menjadi hasil perumusan lintas perangkat daerah DIY.
Arah kebijakan ini akan menjadi ukuran keterwujudan Pancamulia masyarakat DIY melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya, inovasi dan pemanfaatan teknologi teknologi.
“Arah kebijakan yang pertama adalah upaya untuk semakin kecilnya tingkat kemiskinan, dengan indikasi penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, tercapainya kualitas SDM DIY yang dapat diandalkan dan kehidupan ekonomi yang layak. Penguatan good governance pada berbagai tingkatan dan penurunan ketimpangan kelas sosial maupun wilayah juga menjadi arah kebijakan kita di 2026,” paparnya.