SLAWI , DISWAYJOGJA - Rupaya tidak hanya anggaran untuk pemeliharaan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas ( APILL) saja yang nol rupiah di 2024. Anggaran permeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU) pun tidak ada, menyusul tidak disetujuinya ajuan anggaran oleh tim Badan Anggaran (Banggar).
Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Budi Eko Setiawan, melalui Kabid Prasarana dan Perlengkapan Jalan M. Noech, didampingi Kasi Prasarana Jalan dan PJU Muhajir menyatakan, pihaknya sempat mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan PJU sebeasr Rp2,5 millar. ” Ajuan tersebut hanya disetujui oleh DPRD sebesar Rp850 juta dan hanya cukup untuk membayar honor THL dan perjalanan dinas dalam daerah, ” katanya Sabtu (6/1/2024). BACA JUGA:Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas, Dishub Kabupaten Tegal Gelar Ramp Check Angkutan Nataru Praktis anggaran untuk mendukung pemeliharaan lampu PJU sepanjang tahun ini tidak ada. ” Seyogyanya anggaran pemeliharaan lampu PJU tersebut untuk pengadaan suku cadang bila terjadi kerusakan. Misalnya trafo, MCB, timer dan lainnya, ” jelasnya. Tidak adanya dukungan anggaran untuk pemeliharaan lampu PJU yang sepi, rusaknya lampu itu juga diperparah dengan adanya aksi pencurian ornamen PJU yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil. ” Banyak kabel DX untuk menghubungkan lampu PJU satu dengan yang lainnya raib. Hal ini seperti yang terjadi di wilayah Warujeja dan Desa Sindang, Dukuhwaru. Tidak hanya kabel DX tapi juga MCB di tiang lampu PJU banyak yang hilang, termasuk tutup panel serapanjang jalur II Dukuhturi hingga Yonif 407. Hilangnya tutup panel ini dikhawatirkan bila hujan air masuk ke dalam tiang akan menyebabkan padamnya lampu, ” ungkapnya.BACA JUGA:Dishub Sleman Larang Kendaraan Tidak Laik Membawa Siswa Studi Tur
Pihaknya mengaku, selama 4 tahun Dishub Kabupaten Tegal belum pernah mendapatkan gelontoran anggaran uintuk pemeliharaan lampu PJU. Ajuan tahun ini pun tidak terealisasi oleh badan anggaran. Sementara untuk penambahan titik lampu PJU pada 2024 sesuai rencana akan direalisasi sebanyak 63 paket perkerjaan yang bersumber dari dana pokok pikiran DPRD. (*)