JAKARTA, DISWAYJOGJA.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera bertindak mengatasi kebocoran data atau informasi milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh.
Hal tersebut ditegaskan Puan menyusul dugaan serangan oleh hacker yang disebut membobol data Presiden Joko Widodo.
“DPR RI meminta pemerintah segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 13 September 2022.
BACA JUGA:Wartawan di Pasuruan Jatim Dikirimi Paket Minuman Beracun, Nyaris Tewas, Pelakunya...
Puan Maharani juga mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data kementerian/lembaga. Ia berharap, BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu ini.
“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ucapnya.
Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.
BACA JUGA:Eks TKI Amerika Asal Temanggung Ini Nekat Belajar Bisnis Narkoba, Eh Ketangkap
“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” tegas Puan.
Kebocoran data pribadi juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu sang pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.
“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu. (*)