Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan pihaknya menemukan fakta tentang pelanggaran disiplin yaitu penjualan seragam sekolah yang juga mengarah pada upaya pemaksaan berjilbab di SMAN 1 Banguntapan.
"Ada penjualan seragam yang di dalamnya ada paket jilbab sehingga mendorong semua siswi itu disarankan untuk mengenakan jilbab," kata Didik Wardaya di Auditorium Disdikpora DIY, Yogyakarta pada Rabu (10/8).
Menurut Didik, penjualan seragam di sekolah telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014.
3. Mak-Mak Jogja Membela Guru SMAN 1 Banguntapan
Kepala dan guru SMAN 1 Banguntapan mendapat dukungan dari Persaudaraan Mak-Mak Indonesia (PMMI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
PMMI DIY dalam petisinya meminta agar kasus dugaan pemaksaan berjilbab ini ditutup.
BACA JUGA:SMA di Bantul Diduga Paksa Siswi Pakai Jilbab, Begini Kata Anggota Dewan
Kemudian, kepala sekolah dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan tersebut diminta untuk dibebaskan dari sanksi.
Ketua PMMI DIY Nur Aisyah Haifani mengatakan bahwa pihak sekolah dan wali dari siswi yang sempat dikatakan mengalami depresi dan trauma sudah terjalin kesepakatan damai.
"Kemarin sudah ada mediasi, sudah saling memaafkan dan berangkulan antara orangtua dan kepala sekolah, ya sudah, kasusnya selesai gitu kan," katanya pada Kamis (11/8).
Hasil mediasi yang dilakukan Disdikpora DIY tersebut membuat mak-mak berang, pasalnya guru dan kepala sekolah SMAN 1 Banguntapan tetap terancam diberi sanksi terkait disiplin pegawai.
4. AMPPY desak penghentian praktik buruk di dunia pendidikan
Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) menuntut semua pihak memberi perhatian serius terhadap kasus dugaan pemaksaan pemakaian jilbab di SMA 1 Banguntapan.
Menurut AMPPY, kasus-kasus pendidikan di Yogyakarta ini sangat kompleks. Untuk itu AMPPY meminta agar praktik buruk penyelenggaraan pendidikan di DIY dihentikan.
BACA JUGA:Sultan HB X Ingatkan Bhinneka Tunggal Ika Jangan Hanya Jadi Mitos
Pegiat AMPPY mengatakan pemaksaan berjilbab dalam bentuk apa pun merupakan pelanggaran HAM, hukum dan prinsip pendidikan.