Kolaborasi, Solusi Agar UMKM d Magelang Naik Kelas

MAGELANG (Disway Jogja) - Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berkontribusi besar, mencapai 62 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Magelang di tahun 2021.

 

Akan tetapi, mayoritas pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sejauh ini belum mampu ‘ naik kelas ’ . Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya daya jangkau yang masih sempit sehingga memicu penurunan produktivitas.

 

Benang merah ini coba diungkap Anggota Komisi C DPRD Kota Magelang, YIG Marjinugroho di sela Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama puluhan pelaku UMKM, di Hotel Puri Asri.

 

Dia menyebutkan, klasifikasi UMKM separuhnya disumbang oleh pengusaha kelas menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang tahun 2021, sebanyak 50 persen sektor perdagangan berasal dari pengusaha kelas menengah. Sedangkan pengusaha besar sebanyak 38 persen, sektor pengusaha kecil 3 persen, dan pelaku usaha mikro sebanyak 9,52 persen.

 

Ia mengatakan, di sisi lain, Kota Magelang menjadi daerah dengan tren negatif terparah laju PDRB sepanjang tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Kota seluas 18,53 kilometer persegi ini harus merasakan resesi laju PDRB terbesar se-Jawa Tengah dengan angka -2,45 persen. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibanding kota lainnya seperti Kota Tegal -2,25 persen, Kota Surakarta -1,74 persen, dan Kota Pekalongan -1,87 persen.

 

”Di sini lah peran UMKM dan IKM untuk dapat mendongkrak prestasi PDRB setelah kita dihajar pandemi Covid-19. Sekarang juga saatnya, semangat kita harus kembali pulih, untuk membangun perekonomian di Kota Magelang semakin besar lagi,” kata Marjinu.

 

Dia mengakui, program pengembangan UMKM oleh pemerintah saat ini masih belum selaras. Seperti strategi pemasaran, yang justru membuat para pelaku UMKM bersikap individualistik.

 

”Persepsi tentang usaha menguntungkan itu harus memiliki peta jalan, pola kerja sama, dan kekompakan. Namun, ini belum terbangun. Meskipun sebagian besar UMKM di Kota Magelang, sudah mampu ‘ go digital ’ hanya saja mereka masih jalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.

 

Ia menilai bahwa harus ada keberimbangan antara promosi digital dan nondigital. Jika melihat total pengusaha UMKM di Kota Magelang yang jumlahnya mencapai 8.000 unit, maka itu bisa menjadi modal besar Kota Magelang memiliki marketer strategis di tingkat lokal.

 

”Kalau sekarang, okelah promosi digital kita bagus. Tetapi dari kacamata masyarakat sendiri masih sangat rendah. Bisa dibuktikan, rata-rata produk UMKM di Kota Magelang itu diekspor (ke luar daerah) semua. Jarang ada yang dibeli masyarakat lokal kita sendiri. Pertanyaannya mengapa produk yang laris manis di luar, tapi di dalam tidak diminati,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar masing-masing pengusaha UMKM di Kota Magelang mampu menjadi marketer sesama rekan pengusaha UMKM yang bergerak di bidang lain. Sebab menurut dia, sarana promosi dari mulut ke mulut bisa menjadi kunci, guna menggaet konsumen lokal.

 

”Misalnya ada tiga pelaku UMKM, satu usaha catering, satu konveksi, satu lagi usaha transportasi. Pelaku usaha catering bisa turut mempromosikan, ini lho konveksi yang bagus itu di sini. Atau kalau transportasi ya di sini yang bagus. Istilahnya menjadikan hubungan antara UMKM itu bisa terintegrasi, saling bantu memasarkan,” imbuhnya.

 

Ia juga berpendapat, program pemerintah untuk membantu UMKM memang sudah marak. Namun, sosialisasi kebijakan ini belum optimal sehingga implementasinya terkendala.

 

”Padahal roadmap program ini sangat sederhana, bahkan tanpa biaya. Kita hanya diminta saling memasarkan produk teman kita,” katanya.

 

Dihubungi terpisah, Walikota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz pernah membuat gebrakan ASN wajib membeli produk-produk UMKM lokal. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas UMKM di tengah pandemi Covid-19.

 

”Ya benar. Program nglarisi pasar rakyat ini tidak saja dilakukan ASN, tetapi juga masyarakat lain yang mendapatkan gaji. Kita tentu tahu, jika UMKM adalah penggerak ekonomi kerakyatan, yang harus eksis jika ekonomi suatu daerah mau lebih maju lagi,” ungkapnya. (wid)