TEGAL (Disway Jogja) – Hujan deras yang mengguyur membuat sejumlah wilayah di Kota Tegal mendadak terendam banjir, Sabtu (16/7).
B anjir menggenangi sejumlah jalan, jalur protokol, hingga ke gang-gang, bahkan ada yang masuk ke teras rumah warga . Di antaranya di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Warga juga merasa seperti laut saat banjir terjadi. ” D u h, bisa seperti laut ya, ” celetuk seorang perempuan yang terdengar saat berboncengan sepeda motor melewati Jalan Cinde di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Sabtu (16/7). Selain Jalan Cinde, jalan-jalan lain yang berada di Kelurahan Kraton juga digenangi banjir. Sebut saja seperti Jalan Nanas, Jalan Kurma, dan Jalan Rambutan. Terhitung hingga pukul tujuh malam, banjir dilaporkan masih menggenang di sekitar Kantor Kelurahan Kraton, Komplek Jalan Rambutan, dan Komplek Baruna Asri. ” Rata-rata genangan tiga puluh sampai lima puluh sentimeter,” tulis Lurah Kraton Arifullah dikutip dari WAG Reaksi Cepat Tanggap. Di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, banjir menggenangi Jalan Kauman Utara, Jalan Kauman Selatan, Jalan Kauman Tengah, Jalan Garuda, dan Jalan Jalak Barat. Beberapa sekolah juga digenangi, sehingga aktivitas diliburkan. ” Sal uran drainase dan sungai yang sebelah timur ke utara sampai Jalan Gajah Mada tidak bisa menampung debit air,” tutur Lurah Pekauman Rudi Pratikno. Banjir juga melanda Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan HOS Cokroaminoto yang merupakan jalur penting di jantung kota. Banyak warga yang terpaksa melajukan kendaraan dengan risiko mogok . Tidak sedikit pula yang memilih memutar arah. ” Pemerintahe ora ngurusi got ,” ucap salah satu warga yang menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal kurang memperhatikan drainase. Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi Partai Golkar Sugiyono berujar, Pemkot memang wajib memperbaiki sistem drainase secara terintegrasi, terpadu, dan terencana. ” Mesin pompa di Kolam Retensi agar difungsikan secara maksimal,” ucap Sugiyono yang berkediaman di Kelurahan Kraton. Banjir sampai masuk ke teras rumah Sugiyono. Selain memperbaiki sistem drainase secara terintegrasi, terpadu, dan terencana dan memaksimalkan fungsi Kolam Retensi, Sugiyono mendorong dilakukan normalisasi saluran, termasuk sungai-sungai yang melintasi Kota Tegal. Tidak kalah penting peran masyarakat. ” Kesadaran masyarakat dibutuhkan untuk tidak membuang sampah di drainase, saluran, atau sungai,” jelas Sugiyono. Pendapat lain disampaikan Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Bayu Arie Sasongko. Jauh sebelumnya, Bayu mengingatkan penanganan banjir perlu direncanakan secara matang , agar permasalahannya dapat diselesaikan secara tuntas dari hulu sampai hilir. “ Jadi tidak parsial dan hanya memberikan solusi sesaat, ” terang Bayu. Menurut Bayu, penangan an banjir tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun. Hal itu karena besarnya anggaran yang dibutuhkan. S aat ini yang perlu dilakukan adalah menentukan program kerja berkelanjutan , berdasarkan skala prioritas yang tidak terbatasi dengan masa tugas jabatan Kepala Daerah maupun DPRD . ” Dengan perencanaan y an g baik, D PRD dapat melakukan penganggaran multiyears. Selain dari APBD Kota Tegal , bisa dari Pemerintah Pro vinsi maupun Pusat ,” ungkap Bayu . Meluasnya titik yang tergenang itu disinyalir disebabkan amburadulnya sistem drainase Kota Metropolis ini. ” Sistem drainase parah, karena tidak semuanya saling support,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal Sutari. Sutari yang terjun langsung mengecek wilayah yang kebanjiran mengungkapkan, situasinya, ada jalan protokol yang tidak didu k ung drainase. Ada juga yang memiliki drainase, tetapi tidak berfungsi. Di Jalan Jenderal Soedirrman misalnya, terdapat crossing yang bisa dimanfaatkan untuk menarik air, tetapi debit air overload, sehingga banjir tidak terhindarkan. Akibatnya, aktivitas masyarakat terhambat. ” Banyak sepeda motor yang menerobos banjir mengalami mogok dan berjatuhan,” ucap Sutari. Sampai kemarin , Sutari belum melihat masterplan drainase secara utuh . Dimana masterplan itu memperhitungkan elevasi air dari selatan ke utara, dari saluran pembawa ke muara. Sutari memandang, persoalan banjir harus disikapi secara serius oleh Pemkot Tegal. Jika diperlukan, Pemkot memperbanyak mobil penyedot air portable untuk menguras ke saluran pembawa. Menurut Sutari, anggaran tidak akan menjadi masalah sepanjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. ” Jika dibandingkan antara anggaran untuk pelayanan dan perlindungan untuk memberikan kenyamanan masyarakat dengan kegiatan lain yang hanya untuk menampilkan wajah kota, coba dihitung, pentingan yang mana?” tanya Sutari. “Penanganan banjir memerlukan kedisiplinan anggaran, perencanaan, dan sumber daya manusia, terutama yang bertugas menangani infrastruktur seperti Kolam Retensi,” imbuh Sutari. Sempat disampaikan Sekretaris Komisi III Sisdiono, grand design sistem drainase Kota Tegal perlu direview. Karena disusun 2011, grand design sistem drainase yang dibuat salah satunya untuk menanggulangi banjir di Kota Bahari tersebut sudah berusia sepuluh tahun, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Sisdiono mengungkapkan, di Pantai Utara Jawa Tengah, terjadi penurunan garis pantai. Setiap tahun, terjadi ketinggian permukaan tanah semakin menurun, sedikitnya 0,8 sentimeter. ” Di Muarareja, banyak tanah warga yang menjadi laut, kami mengusulkan ada review Grand Design Sistem Drainase Kota Tegal , apalagi sudah berumur sepuluh tahun, ” tutur Sisdiono. Dinas Pekerjaan Umum dan Penaatan Ruang (DPUPR) Kota Tegal dalam sebuah rapat menerangkan upaya yang sudah dilakukan dalam penanganan banjir, di antaranya melalui pembangunan Polder Bayeman, Kolam Retensi Tegalsari, dan Kolam Retensi Mintaragen. Pemkot juga sempat merencanakan pembangunan Kolam Retensi Panggung dan Kolam Retensi Tegalsari 2. ” Kami sudah berusaha dengan membangun Kolam Retensi dan Polder . Namun masih banyak bukaan saluran yang terkoneksi dengan Laut Jawa. Tanpa ada pintu air rob akan masuk. Kami juga pernah merencanakan saluran di kanan kiri Jalingkut untuk diarahkan ke saluran primer,” papar Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Setiabudi kepada Komisi III. Sementara itu, Kepala Disperkim Eko Setyawan menyampaikan, Disperkim menangani drainase skala pemukiman. Penanganan banjir membutuhkan peran masyarakat. ” Drainase perkotaan tidak bisa berdiri sendiri. Titik kerawanannya masyarakat tidak mau melakukan pemeliharan dan pengoperasionalan sistem yang ada,” ujar Eko kala itu. Sedangkan keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kajian program penanganan banjir ditindaklanjuti masterplan dan DED. Pada 2021, Bappeda diundang Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi Tim Kajian Rob Pesisir Utara Pantai. Dalam kajian tersebut ada upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Tegal. (nam)
Kategori :