Aksi Hari Sumpah Pemuda di Jogja, Aliansi UMY Bergerak Kritik Program MBG dan Upah Buruh

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Massa Aliansi UMY Bergerak berkumpul dari sisi barat kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta sebelum bergerak menuju kawasan tersebut, Rabu (28/10/2026) sore. 

Dalam aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda itu, mereka menyuarakan 11 tuntutan yang menyoroti persoalan agraria, kesejahteraan rakyat, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah.

Koordinator Umum Aliansi UMY Bergerak, Arief Syah Hidayatullah, menyampaikan bahwa pemuda dan mahasiswa perlu kembali menjalankan peran sebagai pelopor perubahan serta membangun persatuan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Aliansi tersebut mengusung seruan, “Bangun Persatuan Pemuda Mahasiswa Anti-Fasis Serta Jadikan Kampus Sebagai Benteng Perjuangan Rakyat.”

BACA JUGA : Sri Sultan HB X Tegaskan Demonstrasi Tak Dilarang, Jaga Warga Diminta Tak Berhadapan dengan Massa

BACA JUGA : 32 Peserta Aksi yang Diamankan Saat Ricuh di DPRD DIY Dipulangkan

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi UMY Bergerak menilai kampus tidak semestinya hanya menjadi ruang akademik yang terpisah dari persoalan masyarakat. Mereka mendorong mahasiswa membangun gerakan bersama kaum tani, buruh, dan kelompok masyarakat yang dinilai menghadapi ketidakadilan.

Salah satu persoalan yang disoroti Aliansi UMY Bergerak adalah konflik agraria, khususnya terkait akses masyarakat terhadap lahan dan sumber penghidupan di pedesaan.

Mereka merujuk investigasi sosial yang dilakukan di Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berdasarkan pernyataan aliansi, penguasaan lahan oleh negara dan korporasi dinilai membatasi ruang hidup petani.

“Sekitar 58 persen daratan Kabupaten Blora dikuasai negara melalui Perhutani. Ada sekitar 68–70 persen daratan Indonesia berada dalam rezim penguasaan negara dan konsesi swasta,” ujar Arief.

BACA JUGA : Suasana Malioboro Masih Ramai, Aksi di DPRD DIY Berujung Ricuh pada Malam Hari

BACA JUGA : Aksi Seribuan Mahasiswa di DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer, Ada Tujuh Tuntutan

Menurut mereka, persoalan petani tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap tanah, tetapi juga harga pupuk dan benih serta posisi tawar dalam pemasaran hasil pertanian.

Aliansi UMY Bergerak turut menyinggung dugaan intimidasi dan pengusiran terhadap petani yang mempertahankan lahan garapannya. Mereka mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria yang dinilai dapat memberikan kepastian akses tanah bagi masyarakat.

Sumber: