DPRD Kota Yogyakarta Soroti Manajemen Dapur Program MBG Pasca Kasus Keracunan di SMAN 1 Yogyakarta

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, menyoroti pentingnya pengawasan dan manajemen dapur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta.

Darini mengatakan, meskipun jenjang SMA merupakan kewenangan Pemda DIY, namun karena lokasi sekolah berada di wilayah Kota Yogyakarta, pihaknya tetap melakukan kunjungan untuk memantau langsung kondisi terkini.

“Sebagai anggota legislatif kami memang tidak punya fungsi pengawasan langsung karena ini ranah provinsi. Tapi karena letaknya di kota, kami hadir untuk mengetahui kondisi sebenarnya berdasarkan data yang valid,” ujarnya saat di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, dari hasil klarifikasi dengan pihak sekolah, sebanyak 426 siswa sempat mengalami gejala sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG, namun tidak ada yang dirawat di rumah sakit.

BACA JUGA : Diduga Akibat Lauk Ayam, 426 Siswa SMAN 1 Yogyakarta Alami Keracunan MBG

BACA JUGA : SPPG Wirobrajan Hentikan Sementara Distribusi MBG Usai KLB, Pemkot Yogyakarta Lakukan Evaluasi

“Tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, anak-anak hanya mengalami sakit di rumah seperti diare ringan. Sekarang sudah masuk sekolah, tinggal empat yang belum,” katanya. 

Darini menilai, meski secara klinis kasus tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan, namun evaluasi menyeluruh tetap diperlukan, terutama dalam manajemen pengolahan makanan di dapur penyedia MBG.

“Program MBG ini sebenarnya bagus, tapi dalam implementasinya harus diperhatikan juga manajemen di dapurnya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya. 

Terkait langkah Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang menghentikan sementara distribusi program MBG sambil menunggu hasil uji laboratorium, Darini menyebut keputusan tersebut tepat dan proporsional.

BACA JUGA : Kasus MBG di SMAN 1 Yogyakarta, Sri Sultan Ingatkan Bahaya Produksi Makanan Massal Tanpa Fasilitas Memadai

BACA JUGA : Belajar dari Dapur Umum Merapi, Sri Sultan Minta Penanganan MBG di Sekolah Lebih Serius

“Langkah Pak Wali sudah benar, dihentikan dulu satu sampai dua minggu sambil menunggu hasil lab. Karena kalau bicara penyakit, harus melalui uji klinis agar hasilnya jelas,” terangnya. 

Politikus yang juga dikenal dekat dengan isu kesehatan masyarakat ini menyebut, pengaturan waktu produksi dan distribusi makanan perlu diperbaiki agar makanan tetap layak konsumsi.

Sumber: