Iklan Prabowo di Bioskop Tuai Pro-Kontra, Akademisi UGM: Publik Anggap Pola Orde Baru

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Penayangan video iklan Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop komersial memunculkan perdebatan luas di kalangan masyarakat.

Fenomena ini tidak hanya ramai dibicarakan di media sosial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan soal strategi komunikasi politik pemerintah.

Dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Nyarwi Ahmad, menilai wajar jika publik menyoroti penggunaan bioskop sebagai medium sosialisasi program kerja.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk propaganda.

BACA JUGA : Rentetan Keracunan Massal di DIY, JCW Desak Presiden Prabowo Hentikan Program Makan Bergizi Gratis

BACA JUGA : Pakar Hukum Tata Negara Singgung Amnesti dan Abolisi, Kado Kemerdekaan Presiden Prabowo untuk Rekonsiliasi

“Bioskop adalah media komersial, bukan kanal komunikasi publik yang memberi ruang interaksi. Karena itu, wajar apabila masyarakat menganggap cara ini sebagai pola propaganda,” katanya, Jumat (19/9/2025).

Ia menambahkan, strategi komunikasi satu arah seperti itu mengingatkan publik pada praktik di era Orde Baru.

Kala itu, pemerintah sering menayangkan konten yang diklaim sebagai keberhasilan pembangunan tanpa membuka ruang diskusi.

“Pola ini sebenarnya sudah pernah dilakukan, dan jelas menimbulkan resistensi dari sebagian masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pemilihan bioskop justru berpotensi menimbulkan interpretasi lain dari audiens.

“Bioskop adalah tempat tontonan fiksi. Jadi, audiens bisa saja bertanya-tanya, apakah program kerja yang ditampilkan nyata atau hanya narasi belaka,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih inovatif dalam menyampaikan informasi mengenai keberhasilan program kerja.

Alih-alih menggunakan media komersial yang kaku, seharusnya pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih partisipatif.

BACA JUGA : Jalankan Instruksi Presiden Prabowo Putus Rantai Kemiskinan, Kemensos Siap Kawal 100 Sekolah Rakyat Beroperasi

BACA JUGA : Iduladha 2025, Yogyakarta Terima 17 Sapi Kurban dari Presiden Prabowo dan Pemda DIY

“Kalau hanya satu arah, publik akan sulit percaya, dan ini kontraproduktif terhadap upaya membangun legitimasi,” tuturnya.

Bisa Timbulkan Sinisme Publik

Ia menyebut langkah pemerintah ini tidak terlepas dari pola komunikasi satu arah yang berpotensi dianggap sebagai propaganda.

“Kenapa pemerintah nyaman menggunakan pola komunikasi seperti ini, saya kira ini termasuk dalam bentuk propaganda,” ucapnya.

Menurutnya, cara semacam itu justru bisa berbalik arah. Alih-alih menambah simpati publik, penayangan iklan di bioskop bisa memicu sinisme terhadap Presiden.

“Pola ini dapat menimbulkan sinisme dari masyarakat kepada Presiden dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Ia menekankan, kondisi ini cukup riskan mengingat banyak isu tengah menerpa pemerintahan. Justru saat ini, Presiden membutuhkan dukungan publik yang lebih luas.

“Apalagi di tengah banyak isu yang menerpa, seharusnya ini waktu di mana Presiden Prabowo membutuhkan banyak dukungan dari masyarakat,” sebutnya.

Oleh sebab itu, ia menilai tim komunikasi Presiden perlu lebih inovatif dalam merancang strategi komunikasi publik. Medium hiburan seperti bioskop, menurutnya, bukanlah pilihan yang bijak.

“Saya kira tim dari Presiden harus lebih inovatif dalam melakukan komunikasi publik,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan adanya aspek etika yang tidak boleh diabaikan. Bioskop, kata dia, merupakan ruang komersial yang pada dasarnya dihadirkan untuk hiburan konsumen.

“Bioskop sebagai ruang publik yang digunakan untuk menyampaikan propaganda ini merupakan ruang komersial, maka perlu diperhatikan apakah adakah potensi melanggar etika konsumen atau tidak,” lanjutnya.

Ia menambahkan, dalam era demokrasi, hak-hak konsumen menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari praktik komunikasi politik.

“Di era masyarakat demokrasi, penting bagi setiap pihak, baik itu pihak pengelola bioskop maupun pemerintah, untuk mengerti hak dari konsumen,” pungkasnya.