Percepat Penurunan Stunting di DIY, Sri Paduka Dukung Periode Pengasuhan HPK

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengasuhan 1.000 HPK yang digelar oleh Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY dalam rangka percepatan penurunan stunting di DIY.

Masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah periode emas yang sangat menentukan, dalam membentuk kualitas generasi di masa depan. 

“Kegiatan ini, merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi, dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sejak awal kehidupan. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Sri Paduka saat membuka kegiatan Advokasi dan KIE Pengasuhan 1.000 HPK, pada Kamis (07/08/2025) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Kegiatan Advokasi dan KIE Pengasuhan 1.000 HPK ini merupakan salah satu program prioritas dari Kemendukbangga yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2025. 

BACA JUGA : Pemda DIY Gelar Rembuk Stunting, Perkuat Peran Keluarga dan Masyarakat Cegah Stunting

BACA JUGA : Ajak Masyarakat dalam Program Penanganan Stunting, DP3AP2KB Yogyakarta: Pola Asuh Orang Tua Jadi Faktor Kunci

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY pun menggandeng Universitas Respati Yogyakarta untuk melakukan serangkaian kajian pembuatan policy brief, yang diseminasikan kepada sasaran pemangku kebijakan, yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi, swasta, media pada kesempatan kali ini.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, mengatakan guna dapat mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2025, permasalahan stunting yang ada harus dapat teratasi. 

Salah satunya, yakni dengan memacu dan meningkatkan edukasi, konseling, dan motivasi kepada keluarga-keluarga bahwa permasalahan stunting tidak hanya melulu terkait dengan status ekonomi maupun gizi, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana pola asuh, pola perawatan, dan tumbuh kembang anak-anak di rumah.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan penguatan peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia, pengasuhan pada periode 1.000 HPK ini perlu didukung oleh kebijakan yang kontekstual, terarah, dan berbasis data. 

BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Berikan Suplemen Multivitamin Gratis Bagi Ibu Hamil, Tingkatkan Kesehatan dan Tekan Stunting

BACA JUGA : Tercatat Masih Ada Ribuan Balita Stunting di Bantul, Namun Tingkat Kunjungan ke Posyandu Masih Minim

Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN menginisiasi penyusunan policy brief kebijakan pengasuhan 1000 HPK sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah dan mitra lintas sektor.

“Diharapkan dari penyusunan policy brief yang dilakukan dapat menggambarkan situasi terkini pengasuhan di Daerah istimewa Yogyakarta sehingga dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, lembaga mitra dan masyarakat,” terang Iqbal.

Sumber: