Gejolak Internal PBNU, Warga Nahdliyin DIY Desak Penyelesaian Lewat Musyawarah Kiai

Gejolak Internal PBNU, Warga Nahdliyin DIY Desak Penyelesaian Lewat Musyawarah Kiai

Warga Nahdliyin DIY melalui Mubes di Sleman, Jumat (28/11/2025) sore, soal kisruh internal PBNU, menyerukan penyelesaian damai melalui musyawarah kiai, bukan tarik-menarik kepentingan politik.--Foto: Anam AK/diswayjogja.id

SLEMAN, diswayjogja.id - Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas usai pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Kholil Staquf (Gus Yahya), pada 25 November 2025. 

Pemecatan tersebut diduga berkaitan dengan undangan kepada seseorang yang terhubung dengan jaringan Zionisme internasional dalam kegiatan kaderisasi tertinggi NU, serta persoalan tata kelola keuangan organisasi.

Menanggapi dinamika yang kian mengkhawatirkan, Musyawarah Besar (Mubes) Warga Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerukan agar persoalan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai syuriah dan kearifan kepemimpinan ulama.

“Kami mengajak seluruh pemegang mandataris muktamar memohon kepada jajaran syuriah dan tanfidziyah untuk silaturahmi dan mengedepankan tabayyun dalam mengelola persoalan jamiyah,” ujar Sekretaris Mubes Nahdliyin DIY, Zuhdi Abdurrahman, dalam konferensi pers di Sleman, Jumat (28/11/2025).

BACA JUGA : Manuskrip Fiqh al-Zakat Diteliti Ulang, UNU Jogja dan BAZNAS Hidupkan Warisan Ulama Nusantara

BACA JUGA : Kasus Trans7 dan Pesantren, Haedar Nashir Minta Semua Pihak Introspeksi dan Bijak di Ruang Publik

Zuhdi menegaskan bahwa perbedaan pandangan di tubuh NU harus diselesaikan dengan adab kesantrian dan prinsip musyawarah, sesuai amanah muqaddimah qanun asasi jamiyah. 

“Tugas utama jam’iyah adalah menggalang persatuan hati antar seluruh komponen,” katanya.

Menurut Zuhdi, kekhawatiran utama warga NU DIY bukan soal isu internasional atau dinamika politik elite Jakarta, melainkan dampaknya terhadap masyarakat Nahdliyin di tingkat bawah.

“Kita itu cuma khawatir kisruh ini nggak selesai kemudian tidak ada program kerakyatan. Kita ngurus yang jelata-jelata ini loh, itu yang lebih nyata,” jelasnya. 

Dia juga menolak NU diarahkan ke blok politik tertentu yang justru memperkeruh situasi. Pihaknya menegaskan bahwa warga NU DIY berharap konflik segera diselesaikan sehingga fokus organisasi kembali pada pelayanan umat.

BACA JUGA : Era AI Tantang Dunia Pendidikan, UNU Jogja Tekankan Kurikulum Berbasis Kemanusiaan

BACA JUGA : Manuskrip Fiqh al-Zakat Diteliti Ulang, UNU Jogja dan BAZNAS Hidupkan Warisan Ulama Nusantara

Lebih jauh, Zuhdi menolak segala bentuk kooptasi politik eksternal terhadap NU. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: