JPW Soroti Pekerjaan Rumah Kapolri Terpilih: Di DIY Kasus MBG hingga Dugaan Pungli Alun-alun Kidul

YOGYAKARTA, diswayjogja.id — Jogja Police Watch (JPW) menilai terpilihnya Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri belum akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat apabila berbagai persoalan hukum yang menjadi pekerjaan rumah institusi Polri tidak segera diselesaikan.

Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba, mengatakan publik masih menunggu penyelesaian sejumlah kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari tantangan Kapolri terpilih untuk membenahi institusi kepolisian.

“Terpilihnya Kapolri baru tidak akan berdampak signifikan bagi masyarakat jika berbagai kasus yang menjadi pekerjaan rumah sekaligus warisan Kapolri sebelumnya tidak diselesaikan sesuai harapan masyarakat yang rindu akan keadilan dan kepastian hukum,” kata Baharuddin Kamba kepada diswayjogja, Kamis (1/10/2026)

Salah satu persoalan yang disoroti JPW adalah dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kamba menilai penanganan dugaan kasus keracunan MBG perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait aspek pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran.

BACA JUGA : JPW Minta Dugaan Pungli Alkid Tak Berakhir Damai, Harus Tuntas Salah Benar, Jangan Sampai Jadi Preseden

BACA JUGA : JPW Soroti Kericuhan Simpang Empat Gramedia, Desak Polri Evaluasi Penanganan Demo

Selain persoalan MBG, JPW juga menyoroti penanganan berbagai perkara dugaan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Menurut Kamba, publik perlu melihat konsistensi penegakan hukum, termasuk dalam memastikan setiap perkara yang memenuhi unsur pidana diproses sesuai ketentuan.

Persoalan lain yang dinilai perlu dibenahi adalah pendekatan aparat kepolisian ketika menghadapi aksi demonstrasi. JPW meminta Kapolri terpilih mengevaluasi tindakan represif serta penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam pengamanan massa aksi.

“Kapolri terpilih diharapkan menghentikan segala bentuk tindakan represif, termasuk mengurangi kekuatan Polri saat berhadapan dengan massa aksi,” ujarnya.

Kamba juga menyinggung dugaan pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menghadapi massa aksi. Menurut dia, tugas menghadapi dan mengamankan demonstrasi merupakan kewenangan aparat yang memiliki fungsi tersebut, bukan ormas.

BACA JUGA : JPW Apresiasi Polresta Sleman Tangkap Pelaku Penembakan Airsoft Gun, Minta Tiga Pelaku Lain Segera Dibekuk

BACA JUGA : Teror Airsoft Gun Kembali Terjadi, Pelajar Jadi Korban, JPW Desak Polisi Tingkatkan Patroli dan Tangkap Pelaku

“Dugaan pelibatan ormas saat menghadapi massa aksi ke depan tidak perlu lagi dilakukan. Bukan tugas dan wewenang ormas untuk menghadang, menghalangi, apalagi menghentikan massa aksi yang menyampaikan aspirasi,” katanya.

Ia menambahkan, langkah Kapolri terpilih untuk melakukan pembenahan internal Polri perlu diawasi dan dikawal publik. Pengawasan masyarakat dinilai penting agar agenda pembenahan institusi kepolisian tidak berhenti pada kebijakan internal, tetapi juga dirasakan dalam praktik penegakan hukum.

Sumber: