Aksi Liburan Tetap Melawan di UGM, Emak-emak Kritik MBG hingga Program Prioritas Pemerintah

Aksi Liburan Tetap Melawan di UGM, Emak-emak Kritik MBG hingga Program Prioritas Pemerintah

Aksi Liburan Tetap Melawan digelar di Bundaran UGM, Sleman, Jumat (3/7/2026) sore. Massa yang terdiri dari emak-emak, mahasiswa, hingga ojol menuntut penghentian program MBG, evaluasi program prioritas pemerintah, serta jaminan kebebasan berpendapat.--FOTO: Anam AK/diswayjogja.id

SLEMAN, diswayjogja.id - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia bersama mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), petani, dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi bertajuk "Liburan Tetap Melawan" di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Jumat (3/7/2026) sore.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan berbagai poster, menyampaikan orasi, hingga membagikan bahan makanan berupa sayur-mayur kepada para pengguna jalan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Koordinator aksi, Rika Iffati Farihah, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai demonstrasi yang sebelumnya telah dilakukan. Salah satu tuntutan utama yang kembali disuarakan adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sudah cukup sering dilakukan beberapa kali dan karena tuntutan kami sejak awal mengenai hentikan MBG itu belum dipenuhi sampai titik hari ini, kami meminta itu adalah salah satu dari tuntutan kami tentu saja," ujar Rika.

BACA JUGA : Ratusan Massa Gelar Aksi di Titik Nol Yogyakarta, Dukung MBG dan Serukan Ganyang Koruptor

BACA JUGA :  Aksi Menuju Indonesia Bangkrut di Jogja, Mahasiswa UII Bawa 6 Tuntutan Soal BBM hingga MBG

Menurutnya, selain MBG, massa juga mendesak pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan sejumlah program prioritas yang dinilai berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan lebih banyak memberikan dampak negatif dibandingkan manfaat.

Ia menyinggung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga pelatihan yang disebutnya tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami juga meminta evaluasi dan kalau bisa penghentian seluruh program-program prioritas yang terbukti mudah dikorupsi, terbukti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya seperti kemarin KDMP dan juga program pelatihannya yang ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, malah lebih cenderung militeristik," katanya.

Rika juga menyoroti besarnya anggaran sejumlah program pemerintah yang menurutnya seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

BACA JUGA : Momen Emak-emak Curhat ke Menkeu di Beringharjo: “Pak, MBG Dihentikan ya”

BACA JUGA : Aliansi UMY Bergerak dan BEM Nusantara DIY Demo di Titik Nol Jogja, Desak Prabowo-Gibran Bertanggung Jawab

"Rp30 juta atau Rp45 juta per orang itu kan uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting, misalnya membayari tenaga pendidik dengan lebih layak," jelasnya.

Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM dan pengemudi ojek online yang dinilai menghadapi berbagai persoalan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait