Bantul Revitalisasi 75 Koperasi Desa Merah Putih, Langkah Nyata Bangkitkan Ekonomi Rakyat dari Akar Desa
Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih bersama Kepala DKUKMPP Bantul Prapta Nugraha dan Ketua KDMP Yeri Windarmanto saat membuka FGD Satgas Koperasi Desa Merah Putih di Aula Bank Bantul, Jalan Gajah Mada No.3, Senin (13/10/2025).--Foto: Kristiani Tandi Rani/diswayjogja.id
“Terkait dengan kinerja kita, saat ini memasuki tahap kedua amanah dari Bapak Presiden. Tahap kedua ini mencakup periode Juli hingga Oktober, dengan fokus pada operasional dan pengembangan KDMP,” tuturnya.
BACA JUGA : Sri Sultan: Ada 16 Model Koperasi di DIY Berbasis Potensi Lokal
BACA JUGA : Menkop Budi Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bantu Akses Permodalan Mulai Rp1 Miliar
Puncak dari tahapan ini akan ditandai dengan peluncuran resmi program oleh Presiden pada 28 Oktober mendatang, momentum yang disebut Yeri sebagai simbol lahirnya koperasi desa modern yang bergerak secara nyata di lapangan.
“Sebagaimana sudah kami sampaikan kepada Mas Prato, bahwa pada tanggal 28 Oktober mendatang akan ada launching oleh Bapak Presiden untuk meninjau sejauh mana operasional KDMP telah berjalan,” imbuhnya.
Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa gerakan KDMP bukan sekadar proyek kelembagaan, melainkan bentuk perlawanan halus terhadap sistem ekonomi yang semakin berpihak pada pemilik modal besar.
“Program ini dimaksudkan sebagai bentuk revitalisasi atau upaya menghidupkan kembali badan usaha koperasi, yang menurut konstitusi kita masih diyakini sebagai sokoguru perekonomian bangsa,” tambahnya.
Namun, ia tak menutup mata terhadap kenyataan bahwa perekonomian nasional hari ini cenderung menjauh dari semangat keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.
“Dalam realitas hari ini, kita melihat bahwa sistem perekonomian nasional cenderung mengarah pada liberalisme, bahkan bisa dikatakan mendekati kanibalisme ekonomi, di mana yang kaya semakin kaya, yang kuat semakin kuat, sementara yang miskin semakin miskin, dan yang lemah semakin lemah,” sebutnya.
Menurutnya, akar dari persoalan itu adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya dan permodalan. Mereka yang memiliki modal besar mendapat keuntungan berlipat, sementara pelaku ekonomi kecil, terutama di desa kian terpinggirkan.
BACA JUGA : Resmikan Koperasi Desa Merah Putih di Sleman, Menteri Koperasi Budi Arie Ajak Masyarakat Berwirausaha
BACA JUGA : Koperasi di Sleman Pasok Susu untuk Kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis
"Mengapa hal itu terjadi? Karena sistem ekonomi nasional saat ini lebih menguntungkan mereka yang memiliki akses dan modal lebih besar,” tegasnya.
Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menyadari situasi tersebut dan menilai perlunya langkah luar biasa agar keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Salah satunya melalui kebijakan afirmatif yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk penguatan koperasi desa sebagai instrumen ekonomi berkeadilan.
"Presiden menyadari kondisi ini. Karena itu, beliau menilai perlu adanya kebijakan afirmatif, sebuah kebijakan khusus dan luar biasa, agar keadilan ekonomi dapat tercapai,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: