SLEMAN, diswayjogja.id – Kebiasaan membagikan data pribadi saat menggunakan layanan digital tanpa memeriksa keamanan dan tujuan penggunaannya dapat membuka peluang penyalahgunaan informasi. Kebocoran data tidak selalu terjadi akibat ulah peretas. Dalam banyak kasus, persoalan justru berawal dari kelalaian pengguna yang terlalu mudah memberikan informasi pribadinya.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Novi Kurnia, mengatakan masyarakat kini semakin terbiasa menyerahkan data pribadi untuk mengakses berbagai layanan, mulai dari belanja daring, pendidikan, aplikasi hingga media sosial.
Informasi yang diberikan tidak hanya nama dan nomor telepon, tetapi juga alamat rumah, tanggal lahir, lokasi, alamat email, hingga dokumen identitas.
“Di ruang digital kita terbiasa memberikan nama lengkap, nomor telepon, alamat, email, lokasi, bahkan dokumen identitas tanpa memahami bagaimana data itu dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan berpotensi dibagikan kepada pihak lain,” ujar Novi, Senin (16/11).
BACA JUGA : Cara Memeriksa Izin Aplikasi Android agar Privasi Terjaga dan Terhindar dari Broker Data
BACA JUGA : Dari 17.000 Pasien Terdata, Sipotik Dinkes Sleman Temukan 700 Pengambilan Obat Psikotropika Ganda
Menurutnya, kemudahan mendapatkan layanan digital sering kali membuat pengguna mengabaikan risiko keamanan data. Kebiasaan serupa juga terlihat di media sosial ketika seseorang membagikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Novi menilai persoalan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam menjaga keamanan digital. Meski mengetahui risiko membagikan data pribadi, pengguna kerap tetap melakukannya karena menganggap situasinya aman atau sudah menjadi kebiasaan.
“Kompetensi literasi kita bukan hanya pada pengetahuan. Seseorang mungkin sudah memahami bahwa membagikan data pribadi itu tidak aman, tetapi dalam praktiknya masih sering dilakukan karena merasa situasinya aman atau karena orang yang meminta data adalah orang yang dikenal,” katanya.
Dampak kebocoran data pun tidak bisa dianggap sepele. Informasi pribadi yang jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, pembobolan rekening, pinjaman daring ilegal, hingga pemerasan melalui internet.
BACA JUGA : Waspada Modus Aktivasi IKD, Warga Diminta Tak Sembarangan Berikan Data Pribadi
BACA JUGA : Awas !! Asal Jadikan Data Orang sebagai Konten, Ada Ancaman Pidana bagi Pelanggar
Novi mencontohkan dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan pada 2021 yang melibatkan data ratusan juta penduduk. Informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, dan nomor telepon berpotensi disalahgunakan apabila berada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Meski demikian, ia mengingatkan perlindungan data tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Perusahaan, institusi, dan platform digital yang mengumpulkan serta menyimpan informasi pengguna juga harus bertanggung jawab menjaga keamanan data.
“Kalau kita mengelola data pribadi, tanggung jawabnya tidak bisa hanya dibebankan kepada individu sebagai pengguna atau warga negara. Platform dan institusi yang mengelola data pribadi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan data-data itu dikelola secara aman dan tertib,” jelasnya.