Puluhan Kader Golkar Gunungkidul Geruduk Kantor DPD, Tolak Hasil Musda XI

GUNUNGKIDUL, diswayjogja.id - Penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul semakin menguat. Puluhan kader dan pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPD Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026).

Massa mendesak agar Musda XI yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul periode 2026–2031 diulang. Mereka menilai proses pemilihan yang berlangsung pada 9 November 2026 di Kantor DPD Golkar DIY menyisakan persoalan organisasi.

Dalam aksi tersebut, peserta membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan hasil Musda XI. Mereka mempersoalkan pemberhentian 14 pengurus PK menjelang pelaksanaan musyawarah yang dinilai berpotensi memengaruhi komposisi pemilik hak suara.

Mantan Ketua PK Golkar Ponjong, Supriyono, dalam orasinya menyebut pelaksanaan Musda bermasalah karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan organisasi partai.

BACA JUGA:GKR Mangkubumi: Musda Pramuka DIY Jadi Ajang Refleksi dan Pengabdian

BACA JUGA:Buka Segel Kantor DPC Demokrat Brebes, Tiga Anggota DPRD Partai Demokrat Jamin Aktifitas Kembali Lancar

Dia menjelaskan, persoalan bermula dari agenda Musda yang semestinya digelar pada 8 November 2025. Namun, pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut terus mengalami penundaan hingga akhirnya diambil alih DPD Golkar DIY.

Polemik semakin meruncing ketika 14 PK Golkar diberhentikan dan digantikan pengurus pelaksana tugas (Plt) menjelang Musda.

“Kami diberhentikan secara mendadak. Hal ini juga menyalahi aturan,” ujar Supriyono di hadapan peserta aksi.

Menurut Supriyono, pemberhentian 14 pengurus PK menjadi persoalan serius karena mereka merupakan bagian dari pemilik hak suara dalam Musda. Ia mempertanyakan keputusan mengganti kepengurusan di tingkat kecamatan menjelang pemilihan Ketua DPD Golkar Gunungkidul.

BACA JUGA:Serikat Buruh DIY Resmi Cabut Dukungan dari Partai Buruh, MPBI Mundur Massal dan Pilih Jaga Independensi

BACA JUGA:Munas Partai Ummat di Jogja, Amien Rais Soroti Oligarki dan Masa Depan Indonesia

Supriyono menduga pergantian tersebut berpengaruh terhadap komposisi pemilik suara. Bahkan, ia menilai perubahan kepengurusan itu menguntungkan salah satu calon ketua yang akhirnya ditetapkan secara aklamasi.

“Kami tidak bisa menerima hasil itu. Ada 14 PK yang diberhentikan secara serentak. Kami akan melakukan serangkaian upaya agar Musda digelar kembali,” katanya.

Dia menyebut keberatan terhadap hasil Musda tidak hanya disampaikan melalui demonstrasi. Para kader juga telah mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.