YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Rencana Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut dugaan tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi demonstrasi pada 10 November 2026 hingga 11 November 2026 dini hari mendapat dukungan dari Jogja Police Watch (JPW).
Namun, JPW mengingatkan agar pembentukan tim pencari fakta tersebut benar-benar mengedepankan independensi. Salah satunya dengan tidak melibatkan institusi kepolisian dalam keanggotaan TGPF.
Kadiv Humas JPW Baharuddin Kamba menilai, keterlibatan kepolisian justru berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan. Terlebih, institusi kepolisian merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan proses pengamanan aksi yang kini menjadi objek dugaan kekerasan.
"Pembentukan TGPF ini menjadi penting agar fakta-fakta di lapangan bisa dikumpulkan secara utuh, independen, objektif, dan komprehensif. Kami berharap dalam tim tersebut tidak melibatkan pihak kepolisian," ujar Kamba.
BACA JUGA : JPW Kecam Penanganan Aksi 10 November, Kapolda DIY Beberkan Kronologi dan Bantah Tuduhan Represif
BACA JUGA : JPW Soroti Dugaan Pembiaran Premanisme Saat Demo Malioboro, Kompolnas Diminta Turun Tangan
Menurut dia, ada beberapa pertimbangan mengapa kepolisian sebaiknya tidak masuk dalam struktur TGPF. Di antaranya potensi konflik kepentingan, munculnya subjektivitas dalam proses investigasi, serta posisi kepolisian yang menjadi bagian dari pihak yang disorot dalam dugaan peristiwa tersebut.
Kamba menegaskan, pembentukan TGPF bukan dimaksudkan untuk mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan siapa yang bersalah. Sebaliknya, tim independen diperlukan untuk memastikan seluruh fakta dan keterangan dari berbagai pihak dapat dihimpun secara terbuka.
Dengan demikian, hasil penelusuran nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai peristiwa pengamanan demonstrasi tersebut.
"Jangan sampai proses pencarian fakta justru menimbulkan keraguan publik karena ada potensi konflik kepentingan. Independensi menjadi kunci agar hasil kerja TGPF bisa dipercaya oleh semua pihak," tegasnya.
BACA JUGA : Petinggi Polri Diduga Sadap Presiden, JPW Pertanyakan Siapa yang Memerintahkan
BACA JUGA : JPW Soroti Dugaan Pembiaran Pelemparan Massa Aksi di Malioboro, Desak Polda DIY Beri Penjelasan
Lebih lanjut, Kamba menyebut pembentukan TGPF juga merupakan bentuk tanggung jawab moral institusi pendidikan terhadap mahasiswa. Kampus dinilai memiliki peran untuk memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap mahasiswa, terutama ketika mereka menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Menurutnya, tanggung jawab kampus tidak berhenti pada kegiatan akademik, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap persoalan yang dialami mahasiswa di luar lingkungan perkuliahan.
JPW juga berharap langkah yang direncanakan UGM tersebut mendapat dukungan dari perguruan tinggi lainnya di Yogyakarta. Kampus-kampus lain bisa membentuk tim serupa atau bergabung dalam TGPF yang nantinya dibentuk UGM.