Sleman Menjadi Contoh, Bupati Harda Tegaskan Perlindungan HAM dan Integritas Pemerintah

Rabu 10-12-2025,18:26 WIB
Reporter : Kristiani Tandi Rani
Editor : Syamsul Falaq

SLEMAN, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat sebagai fondasi kehidupan yang damai dan harmonis. 

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyatakan bahwa pemerintah harus menjadi teladan dalam menegakkan aturan agar masyarakat memahami haknya serta menjalankan kehidupan bersama secara tertib.

Menurutnya, perlindungan hak masyarakat bukan hanya sekadar slogan, tetapi diwujudkan melalui produk-produk pemerintah yang menghargai warga dan memastikan layanan publik berjalan sesuai prinsip hukum dan etika. 

“Tentu, selaku pemerintah, kami punya bagian hukum bagaimana produk-produk pemerintah menghargai masyarakat dan memperhatikan hak-haknya. Dewan juga sudah menegaskan hal ini, sehingga hak-hak masyarakat amat diperhatikan,” katanya.

Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut memedomani aturan dan norma yang berlaku.

Pemerintah berharap, dengan contoh yang jelas dari pejabat publik, masyarakat akan lebih mudah memahami hak dan kewajibannya, sehingga kehidupan bersama dapat berjalan lebih tertib dan harmonis.

BACA JUGA : Alarm HAM di Dunia Kerja Yogyakarta, 1,87 Juta Orang Putus Asa dan Tinggalkan Pasar Kerja

BACA JUGA : Hamparan Hijau yang Luas, Simak 5 Daftar Wisata Kebun Teh Seru di Indonesia dengan Visual Memukau

Ia menambahkan, penerapan prinsip perlindungan hak masyarakat ini sejalan dengan penghargaan yang diterima dari Kementerian terkait Hak Asasi Manusia (HAM). 

"Alhamdulillah, hari ini saya juga diundang ke Kementerian untuk menerima penghargaan terkait HAM. Nanti malam pukul 19.00 saya terbang ke Jakarta,” ucapnya. 

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengintegrasikan prinsip HAM dan hak masyarakat ke dalam berbagai program pembangunan dan layanan publik. 

Misalnya, setiap kebijakan dan produk pemerintah selalu dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat, serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, ia menekankan bahwa perlindungan hak-hak warga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. 

“Kalau pemerintah sudah seperti ini, mudah-mudahan masyarakat juga memahami dan memedomani, sehingga kehidupan bersama menjadi lebih baik,” tuturnya.

BACA JUGA : Bantul Catat 1,6 Juta Wisatawan hingga November, Capai Hampir 50% Target PAD

Kategori :