BACA JUGA : Deretan Cafe Kekinian di Menteng Buat Kerja Hingga Nongkrong Asyik, Suasana Nyaman Bikin Betah
Menurutnya, keterlibatan keluarga bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk memastikan adanya persetujuan dan kesadaran penuh atas keberangkatan calon pekerja.
Ini dinilai krusial mengingat banyak persoalan PMI di luar negeri bermula dari lemahnya komunikasi dan dukungan keluarga.
“Kalau ada kesulitan, kami tetap akan memastikan bahwa keluarga menyadari keberangkatan pekerja tersebut. Kami tidak ingin ada PMI berangkat tanpa restu dan sepengetahuan keluarga," jelasnya.
Selain izin keluarga, ia juga menyoroti syarat kemampuan dasar bagi calon PMI yang tidak menyelesaikan pendidikan formal.
Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) menjadi standar minimum agar PMI tetap mampu beradaptasi dan memahami hak serta kewajiban di negara tujuan.
“Kalau mereka tidak lulus pendidikan formal, syarat minimalnya mereka harus dapat membaca, menulis, dan berhitung. Ini sangat penting untuk menjaga keselamatan mereka,” imbuhnya.
BACA JUGA : PHK Meningkat di Sleman, Pemkab Siapkan Pelatihan dan Penempatan Kerja untuk Warga Terdampak
BACA JUGA : Kongres Pekerja Perempuan DIY 2025, Mesin Baru Gerakan Buruh yang Tak Bisa Diabaikan
Ia menegaskan bahwa seluruh ketentuan tersebut merupakan bagian dari dua pilar utama perlindungan bagi pekerja migran, yang telah lama menjadi fokus pemerintah.
“Perlindungan PMI itu dibagi dua yaitu perlindungan sebelum bekerja dan perlindungan setelah bekerja,” sebutnya.
Disnaker Sleman berharap pemahaman masyarakat terhadap aturan ini semakin kuat sehingga kasus-kasus kerentanan PMI dapat diminimalkan sejak tahap awal keberangkatan.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti proses penempatan resmi demi memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi.