BACA JUGA : Mayoritas Vonis Korupsi di Yogyakarta Dinilai Ringan, JCW Sebut Tak Efektif Cegah Kejahatan
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi proses penegakan hukum agar publik dapat mengawasi dan memastikan tidak ada tebang pilih dalam perkara ini.
Menurutnya, publik berhak mengetahui siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara.
“Kami tidak ingin kasus ini hanya menjadi angka dalam laporan tahunan. Publik berhak mengetahui siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara,” jelasnya.
Ia menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Mereka juga berharap Kejati DIY berani membuka kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti tambahan dari penelusuran aliran dana maupun pemeriksaan pihak terkait.