BREBES, diswayjogja.id - Gelaran Pemilihan Umum 2024, menjadi sorotan masyarakat karena dianggap paling brutal sepanjang sejarah pesta demokrasi.
Pernyataan itu, terungkap dalam Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Brebes Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut, diikuti perwakilan organisasi masyarakat, tokoh agama hingga perwakilan warga di Grand Dian Hotel Brebes, Senin (11/8).
Predikat Pemilu 2024Paling Brutal, mendapat tanggapan serius dari Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Ali. Menurutnya, banyaknya permasalahan hingga gugatan yang berbuah sanksi bagi penyelenggara Pemilu di Kabupaten Brebes. Masih menjadi bukti nyata, banyaknya kekurangan dan lemahnya pengawasan dari berbagai unsur.
BACA JUGA : Komisi II DPR RI Apresiasi dan Dorong Perkuat Kelembagaan BPIP Saat Rapat Kerja dan RDP
BACA JUGA : APD Laporkan Dugaan Praktik Penggelembungan Suara Caleg DPR RI di Brebes
"Bisa dikatakan, jika Pemilu 2024 paling brutal bisa menjadi evaluasi besar semua pihak. Mulai dari tingkatan penyelenggara pemilu di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten pengawasannya harus lebih diperketat agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang," ungkapnya kepada awak media.
Berkaca dari sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lanjut Goyud (sapaan akrabnya-red), termasuk banyaknya permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat.
Harus bisa diatasi, caranya dengan meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif.
Terlebih, sudah banyak yang membuktikan jika produk pemilu 2024 akan lebih mudah ditemukan gugatan dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Jelas sudah menjadi rahasia umum, banyak produk pemilu 2024 yang bermasalah. Sehingga, pantas jika dicap paling brutal dalam sejarah. Solusinya, genjot kesadaran masyarakat dalam menguatkan pengawasan partisipatif," ujarnya.
BACA JUGA : Anggota DPR RI Andi Najmi Ajak Santri Ponpes Assalafiyah Brebes Melek Jurnalistik
BACA JUGA : Hadiri Rapat Kerja dan RDP, Komisi II DPR RI Apresiasi dan Dorong Perkuat Kelembagaan BPIP
Lebih lanjut Goyud menuturkan, agar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif.