YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, belum memastikan apakah dia akan mengikuti retreat atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, menyusul surat edaran kader PDI Perjuangan tak diperbolehkan mengikuti retreat tersebut.
"Nunggu keputusan (pusat). Kalau ketika ada surat edaran ya kita koordinasi. Sekarang ini kan koordinasi baru berjalan. Ya nanti konklusi dari kooordinasi itu kita dengarkan," ujarnya di Balai Kota Yogyakata, Jumat (21/2/2025).
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo merupakan kader PDIP. Pihaknya tengah berkordinasi dengan sejumlah pihak terkait surat dari Ketua Umum PDIP Megawati tersebut.
"Ya tadi yang ketemu Bu Mega itu Pak Pram (Pramono). Jelas (diskusi) dengan pak Pram dulu ya. Ini kan (PDIP) terbanyak di Jogja kepala daerahnya," katanya.
BACA JUGA : Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan Resmi Dilantik, Ingin Kota Yogyakarta Produktif
BACA JUGA : Diusung PDIP, Bupati Sleman Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retreat ke Magelang
Diberitakan disway.id, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan 126 kepala daerah yang merupakan kader partainya untuk tak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Perintah itu digaungkan merespons penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis 20 Februari 2025.
Tak hanya itu, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar putar balik dan berhenti.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis surat DPP PDIP, Kamis 20 Februari 2025.
BACA JUGA : Batal Gunakan APBD, Begini Persiapan Pemkab Sleman untuk Retreat Kepala Daerah
BACA JUGA : Batal Transit di Gedung Agung, Kepala Daerah Terpilih Langsung Retreat ke Magelang
Surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 itu ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tulis surat itu.