Jogja Nyawiji Untuk Mewujudkan Pilkada 2024 Terintegritas

diswayjogja.com - Beberapa pasangan wali kota dan juga wakil wali kota, serta pasangan calon bupati dan juga wakil bupati telah menghadiri sebuah acara deklarasi damai yang temanya yaitu “Jogja Nyawiji Awasi Pemilihan 2024” pada hari Jum’at (11/10).

Lokasi deklarasi ini berada di Grand Pacific Hall, Sleman, Yogyakarta, penyelenggaraan deklarasi yang damai ini diharapkan akan jadi sebuah komitmen bagi para paslon dengan tujuan guna menciptakan sebuah Pilkada yang terintegritas dan juga pilkada yang damai.

Dengan menjunjung tinggi sebuah asas “Salus populi suprema lex esto” yang artinya keselamatan bagi rakyat merupakan hukum yang paling tinggi, adalah keutamaan yang bertujuan untuk menjaga keamanan, integritas dan juga kesejahteran sosial. Hal itu telah disampaikan oleh Sekda DIY yaitu Bapak Beny Suharsono, ketika membacakan sebuah sambutan Gubernur.

Pemerintah Daerah DIY juga ikut memastikan tiap tahapan pemilu agar dapat berjalan dengan lancar, dengan cara ikut menyediakan sumber daya yang diperlukan.

BACA JUGA : Keren, Ratusan Pelayang Unjuk Ekspresi Seni dan Kemahiran di Jogja International Kite Festival

BACA JUGA : Geopark Jogja Diusulkan Naik Status, Sri Paduka ; Pentingnya Keterlebitan Warga sebagai Subyek dalam Kegiatan

Pemerintah Daerah juga akan memastikan bahwa netralitas ASN dan juga perangkat pemerintahan supaya dijaga secara ketat menjelang pelakasaan pemilihan.

“Dalam memfasilitasi kampanye yang damai dan sehat, pemerintah daerah perlu memastikan netralitas ASN, perangkat pemerintahan, TNI ataupun Polri untuk menjaga kondusifitas tanpa danya keberpihakan” ungkapnya.

Beny juga mengatakan bahwa ada 3 pilar utama yang harus dijadikan sebuah landasan di Pilkada 2024 ini, yaitu pengakuan dan juga perlindungan HAM, persaingan yang adil antara peserta pemilu, dan juga kepercayaan dari masyarakat pada hasil Pemilu nanti. Pemilu damai dan juga demokratis sudah semestinya jadi tanggung jawab bagi semua sektor.

“Pemilu adalah sebuah simbol dari harapan, keadilan, dan juga kekuatan sebuah demokrasi. Oleh karena itu, tiap orang, tanpa harus memandang latar belakang orang tersebut, mempunyai hak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa.” jelas Beny.

BACA JUGA : Promosikan Judi Online, Enam Influencer di Jogjakarta Terancam Penjara 9 Tahun

BACA JUGA :  Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata, Mandiri Jogja Marathon 2024 Resmi Digelar

Selaras mengenai hal itu, Ketua Bawaslu DIY yaitu Drs. Mohammad Najib, M.Si. mengungkapan pendapatnya yaitu supaya terwujudnya DIY sebagai provinsi yang paling baik dalam pelaksanaan pilkada, perlu adanya sebuah dukungan juga dari para calon, dan dukungan dari partai politik, serta juga dukugan dari masyarakat.

Dengan tagline yang berbunyi “Bersama Rakyat, Awasi Pemilu”, akan menjadikan pengawasan partisipatif yang akan sangat diperlukan.

Sementara itu,  Koordinator Divisi P2H Badan pengawas Pemilu Republik Indonesia yaitu Lolli Suherty, S.Sos.I, M.H, menyampaikan kalau sikap yang ramah, sikap santun, dan juga terbuka serta toleran bisa jadi langkah awal untuk menuju pemilu yang damai.

Lolly berharap, semoga dengan adanya sikap toleransi akan budaya bisa terimplementasi juga di dalam sebuah perbedaan terkait pandangan politik.

“Momentum pilkada ini harus jadi bukti kalau perbedaan politik identitas tidak jadi sebuah perpecahan. Sebab, masyarakat Yogyakarta mempunyai sikap keterbukaan dan juga sikap toleransi yang kuat.” tegasnya.

BACA JUGA : Parlemen Thailand Kunjungi Jogja, Kerja Sama dengan DIY Diharapkan Berlanjut

BACA JUGA : Satu Bulan Operasi, Satresnarkoba Polresta Jogja Ungkap 24 Kasus Narkoba

Pada perhelatan yang telah dihadiri oleh para petugas pengawas pemilu tingkat kalurahan dan juga kapanewon, serta komponen jaga warga ini, dilakukan juga penadatanganan deklarasi damai oleh perwakilan mantri/panewu dan juga oleh lurah/kepala desa se DIY.

Deklarasi itu berisi tentang pernyataan bahwa siap melaksanakan kampanye yang produktif dengan mengedepankan budaya dan juga kearifan lokal, tidak akan melakukan politik berupa uang, SARA, hoaks, provokasi dan juga ujaran kebencian.

Selain itu juga kita harus siap untuk berpartisipasi dan ikut berperan aktif agar demi terwujudnya pilkada yang jujur, pilkada yang berbudaya, pilkada yang bermartabat dan juga pilkada yang berintegritas.