Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemda DIY Gelontorkan BKK Danais Rp1,42 Triliun

DISWAYJOGJA - Pemda DIY menggelontorkan Rp1,42 triliun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan TA 2024 pada kabupaten/kota dan kalurahan DIY. BKK Keistimewaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X pada Jumat (22/12) lalu di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

BACA JUGA:Ganjar Luncurkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Warga; Doa Anak Saya Terkabulkan

Dalam kesempatan itu, Wagub DIY KGPAA Paku Alam X yang biasa disapa Sri Paduka menjelaskan rincian alokasi dana tersebut. Yakni untuk Urusan Kelembagaan Rp47,6 M, Urusan Kebudayaan Rp1,07 T, Urusan Pertanahan Rp35,3 M, dan urusan Tata Ruang Rp266,5 M.

BACA JUGA:Memahami Perbedaan HD, FHD, dan UHD, Manakah yang Terbaik untuk Anda?

Sri Paduka menyerahkan dana sebesar  Rp84,8 M untuk Kota Yogyakarta, Rp53,15 M untuk Kabupaten Bantul, Rp83,5 M untuk Kabupaten Kulon Progo, Rp60,3M untuk Kabupaten Gunungkidul  dan Sleman sebesar Rp44,5 M.

“BKK Danais adalah refleksi kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan, dan kerja terpadu antar wilayah. Hal ini merupakan pelaksanaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023, tentang Pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Selain itu, pemanfaatan Danais juga harus memperhatikan Grand Desain Keistimewaan DIY,” ujar Sri Paduka.

BACA JUGA:Etika Menggunakan Lampu Dim yang Seharusnya, Street Manners Biar Gak Ngeselin!!

Sri Paduka mengatakan, pemerintah kabupaten/kota dan kalurahan, sebagai pelaksana keistimewaan perlu menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan pelaksanaan. Hasil kinerja Danais diarahkan pada pengukuran Impact dan Outcomes, mentransformasi konsep dari kerja ke kinerja.

BACA JUGA:Bukan Cuma Strategi Marketing, 4 Alasan Pentingnya Harus Ganti Oli Mesin Motor

Selain itu, wajib memprioritaskan kegiatan pada sektor-sektor yang memang dibutuhkan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama upaya penanggulangan kemiskinan, pengentasan pengangguran, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mendorong investasi, melalui pemberdayaan masyarakat.

Perlu juga adanya dukungan terhadap target capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD dan RPJPD DIY, dan kabupaten/kota terkait. Kemudian optimalisasi kontrol sangat diperlukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan monev Danais, seiring semakin banyaknya institusi dan organisasi penerima.

BACA JUGA:Perbedaan AC Inverter dan Low Watt, Mana Yang Lebih Bagus?

“BKK Danais jangan dianggap sebagai cadangan anggaran, atau malah menjadi tambahan beban kerja. Jangan pula dianggap hanya milik Pemda DIY. Semua kabupaten/kota harus handarbeni, sehingga BKK Danais juga menjadi prioritas pembangunan di kabupaten/kota,” jelas Sri Paduka.

Karena itu, kabupaten/kota dan kalurahan harus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mendesain kegiatan. Kreativitas tersebut dapat menjadi ikon dan branding yang dapat diceritakan DIY ke luar daerah dan negara.

BACA JUGA:Butuh Tablet untuk Kerja Atau Kuliah? Ini Dia 3 Rekomendasi Tablet Huawei Terbaru, Simak Spesifikasinya!

”Harapannya adalah mewujudkan kesejahteraan melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat, bangsa dan negar,” ungkapnya. (*)