BREBES , DISWAYJOGJA - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2019- 2022), Skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes menduduki nomor buncit dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dimana nilai skor saat ini yakni 66,23 persen. Skor tersebut terpaut cukup jauh dibandingkan dengan IPM Ideal Jawa Tengah sebesar 72,16 persen.
BACA JUGA:Ini Dia! 4 Daftar Rekomendasi Android TV LED Berkualitas Simak Ulasan Dibawah Ini! Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin mengungkap, dua indikator menjadi ganjalan rendahnya IPM di Kabupaten Brebes, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk skor IPM Brebes saat ini 66,23 persen, jauh tertinggal dari kabupaten/kota lain. Dalam upaya menaikkan IPM, Urip mengaku telah mengajak dinas terkait untuk membedah satu per satu dimensi atau variabel pembentuk IPM, mulai dari tingkat desa. ”Contoh untuk dimensi pengetahuan ada dua sub dimensi, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kita akan mendalami masing-masing dimensi ini. RLS kita masih rendah, yaitu 6,3 tahun. Kemarin kita mencoba dalami per desa. Kemarin kita temukan, warga usia 25 tahun sekolah SMP pun tidak. Kita mulai dari desa per desa, kemudian kecamatan baru ditarik ke kabupaten. Itu jauh jauh lebih riil untuk mencari data dasar untuk evaluasi RLS,” kata Urip Sihabudin, Jumat (20/10/2023)BACA JUGA:Simak Kelebihan dan Kekurangan AC Portable, Wajib Anda Ketahui Sebelum Membeli!. Urip menjelaskan, jamban sehat juga menjadi salah satu rendahnya IPM Brebes yang sebenarnya bisa diselesaikan. Kemudian di bidang pendidikan, untuk angka putus sekolah di Kabupaten Brebes juga masih tinggi. Namun demikian, Urip menyebut, upaya yang dilakukan oleh Pemkab Brebes di 2023 cukup untuk menaikkan IPM. Dia berharap, upaya ini bisa menaikkan dari skor IPM tahun 2022. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Brebes masih sangat rendah yaitu 69 tahun 7 bulan dibandingkan dengan AHH Nasional yang mencapai 71 tahun 8 bulan. Bahkan apabila dibandingkan dengan wilayah Karisidenan Pekalongan, Kabupaten Brebes cukup jauh tertinggal dimana Kota Tegal dengan nilai AHH, 75 tahun. Sementara HLS Brebes menunjukkan indikasi yang cukup positif pada angka 12, 15 tahun apabila dibandingkan dengan angka ideal Provinsi Jawa Tengah sebesar 12 tahun 8 bulan. Selanjutnya, ditinjau dari dimensi kesejahteraan, Pengeluaran per kapita Kabupaten Brebes mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10.514.000 per tahun. Namun angka tersebut masih cukup jauh di bawah angka ideal pengeluaran per kapita Nasional pada 2022 yang telah mencapai angka Rp11.479.000 per tahun. Artinya, rata-rata pendapatan masyarakat Brebes Rp 28 ribu per hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Brebes Caridah mengungkapkan, pendidikan ada indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah yang perlu ditingkatkan lagi. Menurut dia, ini membutuhkan kesadaran bersama semua warga Brebes, agar bisa menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Program Gerakan Kembali (GKB) adalah salah satu upaya untuk menaikn RLS. ”Upaya lain juga ada SMP Terbuka, Kelas Hybrid, Kelas Virtual, Bidik Misi Mahasiswa," ungkap dia. Caridah menambahkan, upaya lain untuk meningkatkan RLS adalah program Dewasa Tidak Sekolah (DTS) untuk warga usia 22-55 tahun agar bisa kembali bersekolah lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kemudian program lain, warga Brebes harus updating Kartu Keluarga, untuk mengubah tingkat pendidikan dan angka meninggal dunia yang harus diupdate. ”Program Dindikpora dengan Dindukcapil adalah 'Kabar Ibu', KK Baru melalui Ijazah Baru,” tandas Caridah. Kepala Dinas Kesehatan Brebes Ineke Try Sulistyowaty menyebut, banyak kendala yang di bidang kesehatan dalam upaya menaikkan IPM. Salah satunya SDM tenaga kesehatan (nakes) yang harus selalu diuprgarde keilmuannya melalui peningkatan kapasitas. Hal ini lantaran dunia medis terus berkembang dengan peralatan-peralatan yang lebih modern. Sementara kompetensi nakes masih mengacu pada pedoman yang lama.”Alat-alat kesehatan sekarang banyak yang baru, banyak SDM nakes yang kurang paham mengoperasikan. Kemudian dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, upaya pencegahan, dan menekan AKI dan AKB juga kurang maksimal. Jumlah nakes di Brebes sampai ribuan, kalaupun harus ada peningkatan kapasitas, ini butuh biaya sangat besar," jelasnya. (*)