Rencana Pengembangan Proyek Stasiun KA Tegal Masih Bureng

TEGAL, DISWAYJOGJA - Rencana proyek pengembangan Stasiun Kereta Api (KA) Tegal hingga kini masih bureng. Pasalnya, sampai saat ini belum terlihat pembangunan yang digarap. Sementara jalan yang diportal dengan besi rel masih tertancap di jalan raya milik Pemerintah Kota Tegal. Begitu pun dengan pembongkaran tembok atau batas stasiun tepat di depan Taman Pancasila, justru terlihat dan semakin gersang.

BACA JUGA:Ini Dia Sejarah Candi Borobudur sebagai Permata Warisan Budaya Indonesia

Pantauan di lapangan, belum ada pekerjaan atau pembangunan di depan atau sekitar Stasiun KA Tegal. Demikian dengan ruko-ruko di sebelah selatan stasiun, kini sudah sepi ditinggal pengontrak yang sebelumnya sempat dijadikan tempat usaha. Antara lain, kuliner, pakan burung, parkir hingga paket.

Sementara parkir sepeda motor hingga mobil, kini dijadikan satu tempat di lapangan PJKA yang telah ditembok keliling. ”Stasiun Tegal semestinya segera menyesuaikan lingkungan sekitar. Sebab, depan stasiun adalah Taman Pancasila yang menyambung Alun-alun Tegal yang sekarang menjadi icon baru bagi warga Bahari ini,” kata Agus, warga sekitar stasiun KA Tegal, Senin (16/10/2023).

BACA JUGA:Keren! Siswa SMKN 2 Adiwerna Tegal Gondol 3 Penghargaan FFT

Agus menilai, PT KAI atau Stasiun Tegal terlalu gegabah dan terlalu dini dalam melakukan kegiatan pebongkaran. Misalnya pembongkaran rumah-rumah usaha di Jalan Kolonel Sudiarto. Dimana sebelumnya dijadikan tempat usaha. Demikian dengan pagar depan stasiun. Termasuk pemortalan jalan.  ”Lalu tindak lanjut pekerjaannya mana. Kok sampai dengan sekarang masih belum ada perkembangan,” tanya Agus.

Kondisi inipun menjadikan wajah Stasiun Tegal tidak cantik. Justru semakin kumuh. ”Jika memang ada kendala, PT KAI pun harus fair dan bisa menjelaskan ke publik. Sebab proses pembongkaran juga menuai kontra,” ungkap Agus.

Terpisah, Kepala Stasiun Tegal Darwoto saat hendak diwawancarai tidak ada di tempat. Sementara salah satu petugas stasiun, menyebut bahwa urusan tersebut bukan kewenangannya. (*)