Luhut Binsar Diminta Fokus Urus Minyak Goreng, Jangan Melebar ke Mana-mana

JAKARTA (Disway Jogja) - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan fokus pada urusan minyak goreng karena hingga hari ini pasokan dan harga belum bisa dikatakan normal.

Legislator Dapil Kalimantan Utara itu juga meminta kepada Luhut Binsar agar tidak melebar ke mana-mana seperti melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan kelapa sawit.  

Menurut Deddy, ha itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Ini, kok, jadi aneh, merembet ke mana-mana. Seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya," kata Deddy di sela-sela Pameran Festival Kopi Nusantara di Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5).

Menurut dia, sebenarnya sangat mudah apabila Luhut Binsar hanya mau tahu berapa produksi crude palm oil (CPO) dan minyak goreng, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), memeriksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.

Namun, Luhut Binsar diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.

"Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR," papar Deddy.

Menurutnya, saat ini bukan saat yang tepat untuk melakukan audit lahan. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Nanti Pak Luhut malah sibuk urus lobi-lobi (oknum) pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU-nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini?,” ujarnya.

Dia mengaku sudah lama mengetahui tentang praktik kotor oknum pengusaha sawit. Banyak dari mereka yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, manipulasi pajak dan sebagainya. Namun, lanjut Deddy, itu masalah lain dan biarlah diselesaikan oleh kementerian teknis. 

Menurutnya, hal itu setelah tata niaga dan sistem distribusi minyak goreng dapat diatasi secara sistemik dan jangka panjang.

"Kita harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi. Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran.

Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring," tuturnya.

“Jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu,” pungkas Deddy Yevri Sitorus. (antara/jpnn)