Ombudsman DIY: Tinggal Satu Peserta Aksi yang Masih Ditahan Polda DIY

SLEMAN, diswayjogja.id – Penanganan 157 peserta aksi unjuk rasa yang diamankan Polda DIY pascakerusuhan mendapat pemantauan dari sejumlah lembaga eksternal. Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Ombudsman RI Perwakilan DIY dilibatkan untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung transparan, objektif, serta tetap menghormati hak asasi manusia.

Dari total 157 orang yang sempat diamankan, sebanyak 21 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah dipulangkan setelah mendapatkan pendampingan dari KPAI dan psikolog. Berdasarkan perkembangan terakhir, dari 157 kini hanya satu orang yang masih ditahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Muflihul Hadi, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan sejak 11 November 2026 terhadap penanganan peserta aksi yang diamankan kepolisian.

Menurutnya, selama pemantauan berlangsung, para peserta aksi telah mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya. Sebagian besar dari mereka juga telah dilepaskan setelah melalui proses pemeriksaan.

BACA JUGA : 21 Anak Peserta Unjuk Rasa Dipulangkan, Ombudsman Ikut Pantau Pemenuhan Hak Mereka

BACA JUGA : Ombudsman DIY Pantau Penanganan Peserta Aksi di Polda, Pastikan Hak-Hak Mereka Terpenuhi

"Sekarang tinggal satu orang yang diduga membawa bom molotov dan senjata tajam yang masih ditahan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk nama dan identitasnya nanti biar kepolisian yang menyampaikan," ujar Muflihul Hadi saat dihubungi secara terpisah.

Pemantauan Ombudsman tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa tindakan kepolisian terhadap peserta aksi tidak mengabaikan hak-hak warga negara, termasuk mereka yang masih menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menegaskan bahwa penanganan terhadap seluruh peserta aksi mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM.

"Kami melibatkan Komnas HAM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, dan Kompolnas, serta pengawasan internal Itwasda Polda DIY agar seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum," tegas Langgeng, Rabu (11/11/2026).

BACA JUGA : Jaringan Antikorupsi Yogyakarta Desak Mantan Ketua Ombudsman RI Dihukum Berat, Tolak Amicus Curiae Pembebasan

BACA JUGA : Bau Sampah Ganggu Sekolah, LBH Laporkan TPS3R Bantul ke Ombudsman DIY

Kapolda menjelaskan, penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara secara cermat. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak sekolah, perguruan tinggi, serta elemen masyarakat untuk memastikan setiap keputusan didasarkan pada fakta dan alat bukti.

Ia menegaskan, tidak semua orang yang berada di lokasi aksi otomatis diproses secara hukum. Peserta yang tidak terbukti melakukan pelanggaran harus dipulangkan, sedangkan mereka yang ditemukan memiliki bukti cukup akan diproses sesuai ketentuan.

Sumber: