Kericuhan di DPRD DIY, Massa Lempar Petasan dan Batu Usai Aksi Hari Sumpah Pemuda

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Situasi di depan Gedung DPRD DIY memanas setelah sebagian massa aksi Hari Sumpah Pemuda bergerak dari kawasan Titik Nol Kilometer menuju arah utara, Rabu (28/10/2026) sore.

Massa dilaporkan melempar petasan, kembang api, dan batu ke arah gedung dewan, serta berusaha mendobrak gerbang yang telah ditutup sejak siang.

Massa juga berupaya menerobos masuk ke lobi Gedung DPRD DIY. Aksi tersebut membuat aparat keamanan yang sejak pagi berjaga kemudian bergerak ke bagian lobi untuk menghalangi massa yang berusaha masuk.

Berdasasrkan pantauan Disway Jogja, kericuhan dimulai pada pukul 18.09 WIB, di mana terdapat lemparan petasan dan kembang api menyebabkan sejumlah warga serta petugas kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka. Tim kesehatan yang berjaga di lokasi memberikan pertolongan kepada para korban.

BACA JUGA:Aksi Hari Sumpah Pemuda di Jogja, Aliansi UMY Bergerak Kritik Program MBG dan Upah Buruh

BACA JUGA:Aliansi Jogja Memanggil Gelar Aksi 28 Oktober, Ini 12 Tuntutan untuk Pemerintah

Ratusan personel kepolisian juga terlihat berjaga di sepanjang kawasan Malioboro untuk mengamankan situasi di salah satu kawasan wisata utama Yogyakarta tersebut. Hingga pukul 19.30 WIB, aksi massa di sekitar Gedung DPRD DIY dilaporkan masih berlangsung.

Sebelum situasi memanas di depan Gedung DPRD DIY, ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa, pemuda, buruh, dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).

Aksi berlangsung di sejumlah titik di Yogyakarta, mulai dari Gedung DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan, hingga kawasan Titik Nol Kilometer.

Setelah berunjuk rasa di Titik Nol Kilometer, massa bergerak ke arah utara menuju Gedung DPRD DIY. Di lokasi inilah situasi kemudian memanas dengan adanya pelemparan petasan, kembang api, dan batu serta upaya mendobrak gerbang gedung dewan.

BACA JUGA:Mau ke Malioboro Hari Ini? Simak Skema Rekayasa Lalu Lintas Saat Aksi 28 Oktober

BACA JUGA:Sri Sultan HB X Tegaskan Demonstrasi Tak Dilarang, Jaga Warga Diminta Tak Berhadapan dengan Massa

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 12 tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penetapan upah berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL), penghentian praktik upah murah, serta jaminan pekerjaan yang layak. Massa juga meminta penetapan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp4.604.962 dan penurunan harga kebutuhan pokok.

Sumber: